Hutan Adat Wana Posangke Akhirnya Mendapat Pengakuan

PALU, MERCUSUAR – Setelah dua tahun pasca pengusulan hutan adat yang diajukan masyarakat adat Wana Posangke, Kabupaten Morowali, Provinisi Sulawesi Tengah (Sulteng) ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), akhirnya di penghujung tahun 2016 perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas hutan hak mereka terwujud.

Hal tersebut diakui melalui penetapan hutan adat Wana Posangke yang ditetapkan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 6747/Menlhk-pskl/kum.1/12/2016 tentang penetapan hutan adat Wana Posangke, Luas hutan adat Wana Posangke yang ditetapkan seluas 6.212 hektar.

Sebagaimana diketahui, sebagian besar hutan adat Wana Posangke masuk dalam kawasan Cagar Alam Morowali. Artinya setelah adanya penetapan hutan adat ini, maka hutan yang selama ini berada di wilayah adat Wana Posangke tidak lagi menjadi hutan negara. Sesuai dengan putusan MK 35/2012 bahwa hutan adat bukan hutan negara.

Penyerahan penetapan hutan adat tersebut, diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat (30/12/2016) kepada perwakilan komunitas Wana Posangke. Dimana penyerahan tersebut, bersamaan dengan tiga hutan adat lainnya yaitu Marga Sarampas di Jambi, Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan dan Kasepuhan Karang di Banten.

Presiden RI Jikowi dalam sabntutannya mengatakan, Penetapan hutan adat merupakan salah satu bentuk wujud dari program nawacita, dimana hal itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menetapkan hutan adat, karena masih banyak masyarakat adat lainnya serta diharapkan adanya kerjasama antar instansi pemerintah terkait untuk penetapan hutan adat ke depan.

Sebelumnya Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam rapat kerja teknis hutan adat di di Jakarta (28/12/2016) mengungkapkan, penetapan hutan adat ini untuk menjamin ruang hidup masyarakat adat, pelestarian hutan dan sebagai penyelesaian konflik.

“Saya harap komunitas adat yang telah mendapatkan pengakuan hutan adatnya tetap menjaga kelestarian hutannya”, ujarnya.

Komunitas Wana Posangke mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan pemerintah kepada mereka untuk mengelola hutan adatnya.

”Kami lega akhirnya pemerintah menepati janjinya mengakui hutan adat kami, pemerintah tidak perlu ragu karena hutan adalah hidup kami jadi kami pasti menjaganya”. Ungkap Sora alias Indo Ija perwakilan komunitas Wana Posangke yang mewakili menerima penetapan hutan adat tersebut

Direktur Yayasan Merah Putih (YMP) Sulteng, Amran Tambaru selaku pihak pendamping masyarakat adat Wana Posangke dalam berjuang memperoleh haknya, mengapresiasi pemerintah yang telah menetapkan hutan adat Wana Posangke, meskipun menyayangkan penciutan luas hutan adat yang diusulkan.

”Walaupun luasan yang ditetapkan hanya seperempat dari usulan awal komunitas, diharapkan ini bisa menjadi pembelajaran para pihak termasuk pemerintah daerah bahwa dibutuhkan komitmen dan keberpihakan ke masyarakat adat untuk suatu pengakuan hak,” ungkap Amran di Palu.(MERCUSUAR.COM)