AJI Palu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu
BANGGAI – Pengadaan bibit cengkih sebanyak 8.000 pohon di Desa Lobu, Kecamatan Lobu melalui program pemberdayaan masyarakat tahun 2016 diduga mark-up.
“Pengadaan 8.000 pohon bibit cengkih dibiayai DD (dana desa) senilai Rp120 juta di desa kami diduga bermasalah atau mark up,” tuding Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lobu, Abdurahman Lamaliu kepada Banggai Raya, Selasa (6/12/2016).
Abdurahman menjelaskan, adapun DD yang digunakan untuk pengadaan 8.000 pohon bibit cengkih tersebut sekitar Rp120 juta atau Rp15.000 per satu pohon bibit. Sementara di desa lain yang pengadaannya sama harganya lebih murah, yakni Rp10.000 per satu pohon bibit cengkih.
Pengadaan 8.000 pohon bibit cengkih ditengarai tidak transparan. Bahkan data yang dikantongi BPD setempat, bibit cengkih yang disalurkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada kelompok tani seharunya 8.000 pohon, tapi fakta di lapangan hanya sekitar 7.000 pohon.
Selain Ketua BPD, hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua BPD Lobu, Agus Marintan. Dijelaskan Agus, pengadaan 8.000 pohon bibit cengkih yang diduga mark up itu, telah dilaporkan di Kejaksaan Negeri Banggai sejak 22 November 2016, guna ditindaklanjuti.
Terpisah, Pejabat Kepala Desa (Kades) Lobu, Rusmansah La’adjim ketika dikonfirmasi membatah pengadaan 8.000 pohon bibit cengkih di desanya bermasalah.
“Laporan BPD terkait pengadaan bibit cengkih itu tidak seperti itu. Terbukti selama ini petani selaku penerima bibit tidak ada yaang komplain,” tepis Rusmansah saat dihubungi via telpon seluler, Selasa malam.
Bahkan Rusmansah mengaku juga punya bukti pengadaan 8.000 pohon bibit cengkih yang merupakan program pemberdayaan masyarakat di Desa Lobu sudah sesuai. Rusmansah balik menuding bahwa laporan yang disampaikan BPD ke Kejaksaan Negeri Banggai pada 22 Nopvember 2016 lalu itu, mengada-ada atau tidak sesuai kenyataan di lapangan.
Ditambahkan Rusmansah, tudingan pengadaan 8.000 bibit cengkih yang diduga bermasalah serta proyek DD lainnya mulai 2015-2016 itu muncul, dinilai ada unsur politik dan ada kaitannya dengan Pilkades serentak gelombang pertama tahun ini. Namun Rusmansah enggan membeberkan lebih jauh inti dari persoalan tersebut. (mercusuar.com)