Lahan Untuk Warga Talise Menunggu Selesai Andal

Palu– Terkait keluhan 600 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore yang mempertanyakan objek lahan pembagian dari Pemkot Palu dari program Zero Poverty, yang sudah diwajibkan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun belum ada fisik objek tanahnya, yang disampaikan ke anggota DPRD Kota Palu Bey Arifin beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Camat Mantikulore Mohammad Sabil Akbar kepada Metrosulawesi, Rabu (30/12/2015) mengatakan, bahwa lokasi tanah sudah ada dan jelas, tetapi untuk menjadikan kawasan perbukitan menjadi kawasan permukiman membutuhkan izin Analisis Dampak Lingkungan (Andal) yang saat ini sedang dalam proses pengurusan oleh pihak Pemerintah Kota Palu melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH).

“Jadi itu pak wali waktu itu mengeluarkan kebijakan, supaya daerah itu nantinya juga berkembang, pada bagian depan disediakan untuk kegiatan ekonomi, dibelakangnya dikapling 1000 meter persegi per keluarga, supaya masyarakat itu juga bisa cepat tumbuh secara ekonomi,” kata Buyung, sapaan pejabat penggemar offroad tersebut.

Namun, menurut Buyung, sempat terjadi persoalan sedikit oleh klaim sebagian warga yang mengaku bahwa lokasi tersebut merupakan miliknya. Padahal, ceritanya, kawasan tersebut merupakan lahan milik Negara, tetapi selaku pejabat berwenang dia tidak pernah mengeluarkan surat keterangan kepemilikan sedikitpun kepada warga.

“Bagaimana mau saya keluarkan surat, sedangkan itu lahan milik Negara, mau di penjara saya. Sudah itu saya pernah dibilang orang, kalau saya jual-jual tanah,” katanya.

Sementara itu, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Talise, yang juga anggota DPRD Kota Palu Muhammad Rum mengatakan, sebagai ketua LPM dia mengerti betul persoalan tersebut, karena untuk proses pembagian pihaknya bersama dengan kelurahan dan kecamatan melakukan pertemuan dengan masyarakat melalui para ketua RT, untuk menentukan kriteria penerima tanah tersebut.

“Kalau mau tahu, tanya saya. Jadi lokasi itu sudah ada, saya ikut mengurus ke badan pertanahan nasional pusat sana, sekarang itu sudah ada sertifikat, tinggal menunggu Andal nya,” tegasnya.

senada dengan Buyung, Rum juga menegaskan bahwa untuk menjadikan perbukitan menjadi kawasan permukiman harus melalui prosedur panjang, utamanya Andal.

“Jadi tidak ada permainan, karena saya juga tidak menerima lahannya, paling yang mempersoalkan itu karena tidak mendapat tanah,” tegasnya.ms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: