12 PNS Parimo Terima Santunan BPJS Ketenagakerjaan

Parigi – Sebanyak 12 orang ahli waris pegawai negeri yang sudah meninggal dunia, menerima dana jaminan kematian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sehubungan Hari Ulang Tahun ke-44 Korps Pegawai Negeri RI Tahun 2015.

Jaminan kematian itu diserahkan oleh Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu usai memimpin upacara HUT Korpri di Parigi, Senin, disaksikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Perintis Parigi, Mansyur.

Dari 12 PNS itu, sembilan orang menerima jaminan kematian sebesar Rp21 juta dan tiga orang senilai Rp24 juta, kata Mansyur.

Para PNS di lingkungan Pemkab Parigi Moutong sebelumnya diikutkan dalam program Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan yang iursannya dibayar dari APBD Pemkab Parimo, namun program itu kini dihentikan oleh pemerintah sejak Agustus 2015.

Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu berharap dana jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan itu akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif guna meningkatkan kesejahteraan keluarga PNS yang ditinggalkan.

Sementara itu, saat menyampaikan sambutan pada upacara HUT ke-44 Korpri, Bupati Samsurizal menyatakan kekecewaannya karena jumlah PNS yang hadir mengikuti upacara tersebut sangat minim.

“PNS di lingkungan Pemkab Parimo ini jumlahnya 7.000-an orang, tapi yang hadir saat ini hanya ratusan orang, kemana yang lain. Ini sangat memalukan,” ujar bupati berang.

Ia minta kepada Sekda untuk mengecek semua pegawai yang tidak hadir upacara, apa alasan mereka. Semua pegawai yang tidak punya alasan yang masuk akan dan yang tidak memberi alasan, beri tindakan tegas. Kalau yang masih honorer, tidak usah lagi perpanjang masa honorer mereka, katanya menambahkan.

Samsurial mengatakan bahwa 53 persen dana APBD itu dipakai untuk membayar gaji dan honorarium pegawai, tetapi kalau hanya membayar pegawai yang tidak bekerja, lebih baik berhentikan saja.

Ia juga menegaskan kepada semua pegawai honorer yang akan memperpanjang masa honornya pada Januari 2016 harus mengikuti pelatihan khusus bela negara. Kalau lulus, baru masa honorernya diperpanjang, katanya.

Kepada para kepala dinas, bupati menegaskan agar melakukan pembinaan disiplin kepada anak buah masing-masing yang diawali dengan memberikan teladan kedisiplinan kepada staf. ANT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: