Anggaran Minim, Panwaslih Morut Bubar

MOROWALI-Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Morowali Utara (Morut) terancam bubar sebagai panitia ad hoc pada bulan Desember 2015 nanti lantaran minimnya anggaran pengawasan Pilkada serentak.

Ketua Panwaslih Morut Mohammad Lutfi mengatakan, seluruh komisioner yang berjumlah tiga orang beserta puluhan pegawai sekretariat kantor baik PNS maupun non PNS serta Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) tidak dapat menjalankan fungsinya saat pencoblosan 9 Desember nanti.

“Anggaran kami yang ada saat ini tidak cukup lagi, dan yang tersisah hanya bisa membiayai kinerja kami hingga 30 November nanti. Terhitung 1 Desember kami bubar” ujarnya kepada sejumlah wartawan di Kantor Panwaslih Morut di Kolonodale, Rabu (25/11/2015).
Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morut memang sudah mengalokasikan anggaran untuk Panwaslih setempat sebesar Rp2,851 miliar melalui APBD tahun 2015. Namun dana sebanyak itu belum cukup untuk membiayai kinerja mereka hingga perhelatan Pilkada Morut berakhir. “Bulan september kami sudah ajukan ke Pemkab Rp1,4 miliar anggaran tambahan yang rencannya akan digunakan hingga bulan april 2016. Namun memang hingga saat ini belum ada jawaban dari Pemkab” sebutnya.

Ia mengakui jika Panwasli Morut bubar, maka akan mempengaruhi proses Pilkada yang sudah berjalan hingga hari ini. “Kalau kami sudah bubar, mungkin yang akan melanjutkan adalah pihak Bawaslu Sulawesi Tengah” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Masjudin Sudin menyatakan, pihak Panwaslih Morut bisa merampingkan pembiayaan dalam menggunakan anggaran untuk Pilkada. APBD Rp2,851 miliar yang sudah dialokasikan, itu sudah cukup untuk membiayai pengawasan.

Dia mengatakan ada dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga Pemkab Morut tidak mengabulkan tambahan pembiayaan bagi Panwaslih setempat. Pertama Panwaslih setempat harus meminimalisir menggunakan anggaran. Berbanding dengan daerah lain dengan biaya sedikit namun pelaksanaan Pilkada berlajan dengan baik. “Wilayah Morut dan Kabupaten Sigi secara geografis hampir sama. Namun di Sigi anggaran untuk Panwaslih hanya Rp2,4 miliar. Panwaslih Morut Rp2,851 miliar seharusnya juga sudah cukup. Mereka merampingkan pembiayaannya, yang dianggap tidak perlu, maka dicoret saja” katanya.

Kedua kata Masjudin, pihak Panwaslih Morut mengajukan anggaran tambahan yang penggunaannya hingga april 2016 dengan menggunakan APBD 2015. “APBD 2015 itu digunakan sesuai batasan waktu per 31 desember 2015. Kalau APBD 2015 digunakan 2016, maka ini kemungkinan bisa menjadi temuan pihak BPK. Seharusnya mereka bersabar menunggu APBD 2016, dan itu sudah kita pikirkan” ujarnya.SULTENGPOS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: