Pemekaran SKPD, Pemkot Akui Belanja Pegawai Meningkat

Palu– Pemekaran Dinas Pendapatan Penggelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), menjadi Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Serta Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindakop) menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan UKM akan menambah beban belanja pegawai.

Hal tersebut diungkapkan penjabat Wali Kota Palu Hidayat Lamakarate dalam sidang Paripurna jawaban wali kota atas tanggapan fraksi terkait usulan tiga Ranperda, Senin (16/11/2015).

Hidayat mengungkapkan, pemekaran tersebut berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007 tentang penataan organisasi dan Peraturan Menteri Nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis perangkat daerah, yang memungkinkan perubahan kelembagaan dengan rasionalisasi. Serta penyesuaian struktur organisasi lembaga teknis daerah sesuai dengan perkembangan dan pembangunan daerah.

Menurutnya, meski akan menambah anggaran belanja pegawai, tetapi, dampak tersebut akan ditekan dengan pembentukan kelembagaan baru. Dimana dengan adanya kelembagaan yang baru akan lebih mengoptimalkan kinerja dan profesionalisme kerjalembagaan baru yang akan dibentuk.

“Selain itu juga agar berdampak pada upaya peningkatan asli daerah,” kata Hidayat.

Pemkot Palu juga mengkajian lebih mendalam, terkait perubahan status Kantor Perpustakaan Arsip dan dokumentasi menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip.

Hal Ini berdasarkan tuntutan kinerja arsip daerah yang lebih tinggi, serta berkaitan dengan diundangkannya undang-undang nomor 23 tahun 2009 tentang kearsipan.MS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: