Izin JOB Medco Terancam Dicabut

BANGGAI-Izin prinsip Joint Operating Body (JOB) Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB PMTS) di Desa Paisubuloli, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai terancam dicabut, bila tak menyetor retribusi surat izin tempat usaha dan izin gangguan (SITU/HO) pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Ancaman mencabut izin itu menjadi rekomendasi Komisi III DPRD Banggai dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin Saripudin Tjatjo dan menghadirkan sejumlah satuan kerja pemerintah daerah, Senin (16/11/2015).

Sejumlah SKPD seperti Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT), Dinas Pendapatan Daerah serta Dinas Pertambangan dan Energi sepakat untuk memberi waktu pada JOB Tomori agar menyelesaikan kewajiban retribusi izin SITU/HO hingga 25 November 2015.

Sebab menurut BPMPPT, 25 November adalah batas akhir bagi instansi itu untuk menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah dan sekaligus batas bagi perusahaan untuk segera melunasi kewajibannya.

Menurut BPMPPT, kewajiban retribusi JOB Tomori adalah Rp2,9 miliar sudah termasuk denda, ditambah dengan kewajiban atas retribusi proyek Senoro 3 dan 6, sehingga totalnya mencapai Rp3,4 miliar.

Kepala BPMPPT Banggai, Ernaini Mustatim sendiri meyakini Bupati Sofhian Mile akan menyetujui langkah dewan dan SKPD, karena sejak awal masalah itu sudah dilaporkan pada bupati, dan bupati sempat menyampaikan pesan pendek pada pimpinan JOB Tomori untuk menyelesaikan kewajibannya pada daerah.

“Saya pikir, Bupati Sofhian Mile akan menyetujui segala langkah, bila perusahaan tak memenuhi kewajibannya. Apalagi pimpinan JOB sudah pernah membalas pesan singkat bupati, dengan menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan kewajiban,” tutur Ernaini.

Ketua Komisi III DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo mengatakan, bila sampai batas waktu sesuai permintaan BPMPPT yakni 25 November 2015 perusahaan tak juga memenuhi kewajibannya, maka dewan akan membentuk pansus, sekaligus merekomendasikan pencabutan izin lokasi, sehingga seluruh kegiatan JOB Tomori di lokasi dimaksud harus dihentikan.

Bambang, Tim Legal JOB Tomori yang diberi kesempatan menjelaskan mengatakan, pihaknya bukan tidak bersedia membayar retribusi SITU/HO. Dia mengakui bahwa JOB Medco Tomori dalam posisi sulit, sebab kewajiban itu belum dibayar karena berdasarkan arahan dari Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas).

JOB Tomori kata dia, sudah pernah mempertanyakannya pada SKK Migas dan kemudian pertanyaan itu dilanjutkan SKK Migas pada Kemendagri.

Biro Hukum Kemendagri lalu mengirimkan penjelasan bahwa untuk usaha berkategori khusus tidak perlu memenuhi kewajiban pembayaran SITU/HO.

Karena itulah kata dia, JOB Tomori mengikut saran SKK Migas berdasarkan surat Kemendagri.
Namun terkait adanya pendapat kalangan dewan dan pemerintah yang menyebut bahwa usaha yang tidak dikenakan kewajiban mengurus izin SITU/HO adalah usaha yang berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Ekonomi Berikat atau Kawasan Ekonomi Terpadu, Bambang menyarankan agar mereka bersama-sama berkonsultasi pada Kemendagri.

Tawaran konsultasi ini ditolak Pemkab dan DPRD Banggai, karena mereka sudah pernah berkonsultasi.
Dalam aturan juga ditegaskan bahwa usaha yang tidak memerlukan izin SITU/HO dan IMB, adalah usaha yang berada dalam kawasan industri khusus yakni Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Ekonomi Terpadu dan Kawasan Berikat.

Sementara tiga jenis kawasan khusus itu, tak ada di Kabupaten Banggai, sehingga JOB Tomori wajib memiliki izin SITU/HO.

Pihak JOB Tomori meminta agar diberikan waktu untuk melaporkan segala hasil rapat pada manajemen dan SKK Migas.
Sedianya, rapat itu juga akan menghadirkan Satuan Kerja Khusus pelaksana kegiatan usaha hulu Migas (SKK Migas), namun lembaga dibawah Kementerian ESDM itu tak hadir dengan dalih undangan baru diterima pada Jumat lalu.SULTENGPOS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: