Peserta BPJS Naker Baru 10 persen

Palu– Dari sekira 1,2 juta tenaga kerja (Naker) di Sulawesi Tengah data Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan (Naker) Cabang Palu, baru sekira 7600 Naker atau 10 persen yang telah menjadi peserta BPJS Naker.

Demikian dikatakan kepala BPJS Naker Cabang Palu, Zulkarnaen Nasution kepada Metrosulawesi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/11/2015).

Zulkarnaen juga mengungkapkan, jumlah perusahaan se Sulawesi Tengah yang masuk dalam data BPJS Naker Cabang Palu adalah sebanyak sekira 2514 perusahaan.

“Itu yang masuk dalam data kami, mungkin beda dengan data yang dimiliki instansi lain, misalkan dinas tenaga kerja,” katanya.

Menurutnya, jumlah kepesertaan BPJS Naker terbanyak se Sulteng berada di Kota Palu, disusul Kabupaten Luwuk Banggai dan Kabupaten Morowali.

“Mungkin karena di daerah-daerah ini banyak perusahaan ya,” ujarnya.

Kata dia, BPJS Naker tidak membagi perusahaan berdasarkan klasifikasi perusahaan besar, sedang atau kecil. Sebab, lanjut dia, berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional, dan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, BPJS Naker berkewajiban untuk memberika jaminan melalui beberapa program, seperti jaminan sosial, jaminan hari tua serta beberapa program manfaat lainnya.

Ditanya tentang sifat undang-undang sebagai payung hukum lembaga ini terhadap perusahaan atau pihak pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam BPJS Naker, kata Zulkarnaen BPJS Naker telah memiliki unit pengawasan dan pemeriksaan (wasrik), dasar hukum pengawasan perusahaan ini sesuai dengan amanat UU No 24/2011.

Selanjutnya dalam memberikan sanksi sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

Pemberian sanksi dilakukan melalui tahapan-tahapan, bisa berupa sanksi administrasi atau denda. Sanksi administrasi misalnya BPJS Naker bisa merekomendasikan pencabutan izin usaha jika perusahaan tersebut tidak mengindahkan teguran Unit Wasrik.MS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: