PENGUASAAN LAHAN – Kaharuddin Katjo Mangkir dari Undangan Dewan

Donggala – Puluhan masyarakat Desa Tolongano, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Jumat (6/11/2015) siang lalu menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP), di kantor DPRD Donggala.

RDP itu membahas kejelasan sisa pembayaran lahan mereka yang akan di beli oleh PT Prima Indo Persada, perusahaan milik Kaharuddin Katjo. Lahan tersebut direncanakan untuk kegiatan usaha pertambangan.

Menurut warga, sudah 19 bulan sejak kesepakatan jual beli itu di lakukan, namun hingga kini perusahaan tersebut belum melakukan pelunasan.

Warga menilai, Kaharuddin Katjo, yang juga Ketua KONI Donggala ini, sengaja mempermainkan mereka, karena setiap kali di undang yang bersangkutan tidak pernah datang memenuhi undangan warga. Bahkan, undangan DPRD pun kerap abaikan.

“Kaharuddin Katjo ini sudah dua kali kami undang, tapi dia tidak mau hadir. Sekarang kami tinggal mendengar apa maunya warga, apa mereka mau mendesak pelunasan lahan, atau mengambil kembali lahanya itu terserah warga,” kata Wakil Ketua I DPRD Donggala, Sofyan Yotolembah saat memimpin RDP tersebut.

Sementara anggota DPRD lainya, Abubakar Aldjufri menegaskan, jika sampai bulan Desember, Kaharuddin Katjo tidak melunasi lahan warga, politisi yang akrab di sapa Abu itu mempersilahkan warga Desa Tolongano untuk mengambil kembali lahanya. Karena menurut Abu, Kaharuddin Katjo tidak memiliki niat baik untuk menyelsaikan hal tersebut.

“Sudah beberapa kali diundang dia tidak hadir. Kalau Desember dia tidak lunasi sisa pembayaranya, silahkan warga ambil kembali lahanya, saya yang tanggungjawab,” tegas Abubakar.

Selain itu, Moh Taufik dari komisi II menyarankan kepada warga untuk melayangkan somasi kepada direktur perusahaan itu. Taufik berpendapat, selama ini warga jadi serba salah, karena lahan mereka yang di janjikan akan dilunasi tersebut akhirnya terbengkalai.

“Dikerja salah tidak dikerja juga salah, akhirnya lahan mereka terbengkalai. Ini kan merugikan warga,” ungkapnya.

Juru bicara warga Desa Tolongano, Weni mengatakan, kalau hingga bulan Desember realisasi pembayaran tidak segera dilunasi, maka mereka akan mengambil kembali lahan mereka dan uang DP yang sudah mereka terima dianggap hangus.

“Kaharuddin Katjo itu bilang, dia tidak akan melunasi lahan kami kalau tidak ada izin dari dinas Pertambangan. Kalau begitu kami masyarakat yang tagantung. Kami sudah berupaya bertemu pihak perusahaan, tapi tetap jawaban mereka seperti itu,” jelasnya.

Meski tidak dihadiri oleh pihak PT Prima Indo Persada, RDP itu memutuskan dalam waktu dua minggu kedepan, DPRD akan kembali menggelar pertemuan antara warga Tolongano dan Kaharuddin Katjo untuk menandatangani kesepakatan, bahwa pada bulan Desember 2015, Kaharuddin Katjo tidak bisa melunasi sisa pembayaran lahan masyarakat, maka lahan tersebut kembali kepada warga, dan uang panjar yang sudah dia serahkan sebagain kepada warga dianggap hangus.(ms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: