Pemkot Pangkas Anggaran Padat Karya

Palu – Pemerintah Kota Palu memangkas anggaran untuk program padat karya tahun depan dari sebelumnya Rp 36 miliar menjadi Rp 30 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Palu Bey Arifin, di ruang kerjanya, Senin (2/11/2015).

Dia menjelaskan usulan anggaran tahun 2016 untuk program padat karya hanya Rp 30 miliar. Anggaran itu, kata dia berkurang karena adanya pengurangan jumlah peserta padat karya sebanyak 1000 orang.

“Dari sebelumnya 5000 orang turun menjadi 4000 orang,” katanya.

Pengurangan tersebut dilakukan setelah hasil evaluasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu bahwa 1000 orang yang akan dicoret sudah masuk level sejahtera. Sehingga hanya 4000 orang yang akan menjadi peserta padat karya.

“Maka anggaran tersebut berkurang,” ungkap Bey.

Terkait dengan insentif yang diberikan kepad peserta padat karya, Bey menjelaskan komisi A masih mengusulkan sama dengan tahun sebelumnya yakni Rp 600.000 per bulan.

Walaupun banyak usulan dari masyarakat yang masuk program padat karya agar meminta kenaikan intensif, namun permintaan tersebut belum bisa dipenuhi.

Dia mengapresiasi pengurangan 1000 orang peserta padat karya yang artinya mereka sudah keluar dari garis kemiskinan. Menurutnya,
Pemkot Palu sudah berhasil menekan tingkat kemiskinan dan berharap dapat menurun lagi tingkat kemiskinan.

“Sehingga anggaran yang tadinya diposkan di program tersebut, bisa di masukan di program pembangunan yang lain. Untuk sementara di komisi A, anggaran yang diusulkan seperti itu. Karena masih ada pembahasan di tingkat Banggar,” ungkap Politisi Hanura itu.

Hidayat Kritik Padat Karya

Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Palu Hidayat Lamakarate mengeritik program padat karya yang dicetuskan di era Wali Kota Rusdi Mastura dan wakilnya Mulhanan Tombolotutu.

“Program ini sudah berjalan selama dua tahun, banyak masukan dan pendapat yang masuk, hati-hati, karena program ini belum memberdayakan masyarakat, tapi hanya mempekerjakan masyarakat,” kata Hidayat Lamakarate dalam rapat evaluasi dan pengendalaian Zero Poverty di auditorium kantor wali kota, yang diikuti 143 pengawas, lurah dan camat se Kota Palu, Sabtu (24/10/2015).

Menurut Hidayat, program padat karya belum memiliki unsur pemberdayaan, untuk itu harus diletakkan dasar baru dan diperkuat dengan program baru yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Kota Palu.

“Sayang, dana yang besar dan melibatkan banyak orang ini kalau sasarannya hanya kebersihan, kalau hanya kebersihan kita memiliki Dinas Kebersihan, lebih baik kita alihkan dan perkuat saja dinas kebersihan,” ucap Hidayat.

Hidayat juga mempersoalkan efetivitas waktu kerja dan kinerja peserta padat karya ini. Apakah para peserta sudah bekerja sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, bahwa dalam sehari peserta bekerja selama tiga jam, lima hari dalam sehari, dan mendapat gaji sebesar Rp600 ribu per bulan.

“Selama ini saya lihat di lingkungan saya di Tanamodindi, ada sekitar 30 peserta bekerja menyapu jalan. Dan tidak pernah menyapu di depan rumah saya, nanti setelah saya dilantik jadi penjabat wali kota baru saya lihat ada menyapu di situ, menyapu dan membersihkan selokan kurang lebih 30 meter dikerjakan 30 orang selama dua hari,” kata Hidayat yang mantan kepala Dinas Kebersihan Kota Palu ini.(ms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: