Sejumlah Sekolah di Buol Marak Pungli

Buol – Pungutan liar (Pungli) di sejumlah sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SD, SLTP hingga SLTA di Kabupaten Buol masih marak terjadi. Padahal, pemerintah setempat telah menerbitkan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2008 yang mengatur tentang pendidikan gratis untuk TK sampai dengan SLTA.

Maraknya pungli di sekolah membuat beban hidup warga makin berat. Olehnya, mereka mengadukan hal tersebut, seperti TK PAUD Pembina di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, yang memungut biaya iuran bulanan sebesar Rp15.000/bulan untuk setiap murid. Bahkan masih dibebankan lagi biaya administrasi diantaranya pembuatan biaya cetak dua lembar formulir peserta didik sejumlah Rp 5.000/anak.

Padahal sekolah TK PAUD tersebut merupakan TK PAUD Pembina di Kecamatan Biau. Selain itu, ada pula pungutan kepada guru-gurunya yang diduga dilakukan oleh kepala sekolah TK PAUD tersebut. Pungutan tersebut dimaksudkan untuk pembayaran honor pelaksana operator pengimputan data-data guru PAUD, yang jumlah bervariasi. Yaitu, guru-guru yang bersertifikasi dipungut biaya Rp 35.000/orang, guru PNS Rp 30.000/orang, guru kontrak Rp 25.000/orang dan guru tidak tetap dan guru insentif Rp 15.000/orang.

Kepala Sekolah TK PAUD Pembina Kecamatan Biau Yusni Djama, Rabu (28/10/2015) mengatakan, bahwa pungutan yang dilakukan adalah untuk membayar jasa operator.

“Karena di sekolah kami tidak ada operator, sehingga saya mengambil inisiatif seperti itu walaupun belum di bicarakan terlebih dahulu dengan guru-guru yang menjadi sasaran pungutan,” katanya.

Begitu pula pungutan terhadap murid-murid TK PAUD, juga belum dibicarakan dengan orang tua wali murid karena hal ini sudah berlangsung lama dan tidak ada protes dari siapa pun. Baik dari Disdikpora Kabupaten Buol.Sehingga menurutnya, pungutan seperti itu sah-sah saja.

Kepala Cabang Disdikpora Kecamatan Biau Sumardi H. Antu menjelaskan, bahwa dirinya tidak mengetahui kegiatan pungutan liar tersebut.

“Barusan saya mengetahui hal ini, justru itu saya akan memanggil kepala sekolah yang bersangkutan untuk mengklarifikasi permasalahan ini karena menurut hemat kami, bahwa seluruh biaya kegiatan TK PAUD di tanggung oleh negara bukan oleh orang tua wali murid,” tuturnya.

Begitu pula terkait pungutan kepada guru yang harusnya dibicarakan dulu dengan guru-guru TK PAUD lainnya agar mendapat respon dan persetujuan.

“Bukan dengan cara demikian yang nantinya dipotong digaji guru yang bersangkuta, berikut pula banyak pungutan yang di laksanakan telah melanggar aturan Perda nomor 13 tahun 2008 tentang pendidikan gratis dari TK sampai SLTA dan selama ini Perda tersebut masih berlaku belum di cabut maupun di revisi,” kata Sumardi H. Antu.

Sementara Kepala Bidang TK PAUD Disdikpora Kabupaten Buol Sofyan Yusuf mengatakan, bahwa untuk kegiatan penginputan data guru-guru TK PAUD se Kabupaten Buol belum lama ini sudah sosialisasikan.Pihaknya tidak pernah memberi isyarat maupun memerintahkan untuk mengadakan pungutan.

“Karena itu menjadi tanggung jawab masing-masing guru yang menyangkut dengan pengurusan nasibnya, tentunya apa bila memakai jasa pihak ketiga mempunyai konsekwensi pembiayaan dan hal ini kami tidak mengetahui tentang standar maupun adanya pungutan kepada murid TK PAUD maupun kepada guru-gurunya,” katanya.

Pihaknya mengaku terkejut dan tidak mengetahui adanya pungli yang dilakukan oleh kepala sekolah TK PAUD Pembina Kecamatan Biau. Apabila terbukti, pihaknya akan memanggil yang bersangkutan untuk di mintai pertanggungan jawab agar semua permasalahan dapat jelas dan transparansi.

“Dan hal ini juga sebagai pembelajaran bagi kepala-kepala sekolah lainnya yang di khawatirkan ada juga yang menerapkan praktek-praktek yang semacam ini, karena jumlah TK PAUD di kabupaten ada 143 sekolah,” sebutnya.

Beberapa orang guru yang tidak bersedia disebut namanya mengatakan, bahwa dulunya murud di TK PAUD Biua jumlahnya sangat banyak. Namun, sejak maraknya pungli jumlahnya kian menurun.

Dana Prakerin SMK 1 Biau Hingga Rp 5 Juta

Sementara itu, hal yang sama juga terjadi di SMK I Biau. Dimana biaya pendidikan sistem ganda (PSG) sebagian besar dibebankan kepada orang tua wali murid dan sisanya ditanggung daerah sesuai dengan Perda nomor 13 tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis.

Adapun rincian biaya yang dibebankan kepada orang tua murid yaitu biaya transportasi dan akomodasi dengan rincian rencana lokasi Program Prakerin tahun ajaran 2015/2016 yang penempatannya dilakukan di Pulau Jawa dengan yang disetorkan oleh orang tua wali murid kepada panitia pelaksana untuk tiap muridnya Rp 5.000.000,- untuk penempatan di Pulau Jawa dan untuk penempatan di Makassar Rp3.000.000,-Palu dan Gorontalo Rp 1.500.000,-.

Wakil Kepala Sekolah SMK I Biau Mohtar J.Masioeamengatakan, biaya tersebut digunakan untuk pelaksanaan Prakerin yang dijadwalkan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2016 sesuai dengan program dan keahlian yaitu bidang perkantoran 83 orang, akuntansi 56 orang, TKJ 67 orang, pemasaran 21 orang, akomodasi perhotelan 30 orang, dan tata busana 19 orang, jumlah keseluruhan 276 siswa .

Mohtar J.Masioea yang juga sebagai ketua panitia pelaksana menambahkan, bahwa selain pembiayaan-pembiayaan tersebut. Pembiayaan yang ditanggung oleh orang tua wali murid yaitu pembuatan baju prakerin di tambah dengan perlengkapan lain senilai Rp. 400.000/siswa, program pendidikan sistem ganda (PSG) ini di laksanakan setiap tahun karena di sesuaikan dengan kurikulum SMK.

Khususnya kelas II dan kegiatan ini pula telah di adakan pertemuan rapat dengan orang tua wali murid pada 17 Oktober 2015 yang di hadiri oleh komite sekolah dan telah di sepakati.

“Dan kalau hanya mengikuti PSG di Kabupaten Buol banyak jurusan yang belum ada, bahkan terkesan anak didik mereka hanya di manfaatkan sebagai tenaga kerja di suru ke sana kemari tanpa memberikan out put yang positif,” tutur Mohtar.

Muhtar juga menambahkan bahwa sampai dengan saat ini pihaknya masih terhutang sejak tahun 2014 kepada pihak ketiga sejumlah Rp158.000.000,- belum termasuk bunga uang. Sedangkan Pemda Buol hanya dapat menanggung Rp108.000.000. Pada anggaran bantuan tambahan tahun 2015 itu pun belum ada, dengan demikian apa bila telah terbayar hutang dengan jumlah Rp 108.000.000,- yang di berikan oleh Pemda, maka sisa hutang masih Rp47.980.000.

“Tentunya akan di bebani pada sekolah yang bersangkutan begitu pula bunga uang dan di khawatirkan untuk tahun anggaran 2016 akan lebih sulit lagi keadaannya, walaupun telah ada Perda yang mengatur,” sebutnya.

Beberapa orang tua wali murid, seperti Sudirman menuturkan, sebenarnya rapat yang dilaksanakan tanggal pada 17 Oktober 2015 tidak memenuhi korum, karena yang hadir orang tua wali murid tidak sampai setengah. Disamping iti pula, ada unsur memaksakan kehendak agar pelaksanaan kegiatan PSG di luar daerah.

“Padahal, menurut hemat kami di Buol juga sudah bisa dan cukup memenuhi standar untuk kegiatan pelaksanaan PSG ini, bukan nanti di luar daerah yang hanya menyusahkan orang tua wali murid dan terkesan hanya pergi pesiar dan hura-hura, jadi apa kegiatan yang di lakukan oleh SMK I Biau ini sangat memberatkan orang tua wali murid, karena pendapatan orang tua wali murid tidak semua sama, ada yang PNS, pensiunan, petani, bahkan ada anak yatim piatu yang hanya tinggal bersandar dan menunggu belas kasihan pada paman, maupun keluarganya,” tutupnya.
(ms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: