Pengentasan Kemiskinan di Palu, Pemprov Kucurkan Rp7 M

Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah meluncurkan program terpadu penanggulangan kemiskinan berbasis bedah kampung bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu, yang tertuang dalam nota kesepahaman senilai kurang lebih Rp7 miliar.

Kepala Bappeda Sulteng Patta Tope mengatakan bahwa program itu adalah bentuk komitmen dan keseriusan Gubernur Longki Djanggola dan Wakil Gubernur Sudarto dalam percepatan pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

“Untuk tahun ini selain Banggai Kepulauan, Sigi dan kabupaten lainnya, Pemprov Sulteng juga menyerahkan bantuan PTPK BBK kepada Pemkot Palu. Dalam hal ini pengelolaan programnya diserahkan kepada Bappeda Kota Palu,” kata Doktor ekonomi Universitas Tadulako itu, Sabtu (31/10/2015).

Komitmen Pemprov Sulteng ini pernah diganjar penghargaan Bappenas sebagai provinsi terbaik kedua dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan milenium–MDGs–Millennium Development Goals.

Di Kota Palu PTPK BBK akan menyentuh target sebanyak 700 rumah tangga miskin di 35 kelurahan/desa. Setiap kelurahan/desa akan mendapat kucuran dana Rp200 juta dan setiap rumah tangga miskin akan mendapat bantuan Rp10 juta.

“Bantuan-bantuan itu adalah untuk peningkatan ekonomi produktif. Di beberapa daerah bantuannya berupa bibit ternak, bibit tanaman, pupuk dan obat-obatan lainnya. Jadi kita tidak memberikan ikan saja kepada warga tapi memberikan kail agar mereka memancing ikan, lalu mengomsumsinya dan sebagian lagi dijual untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka,” papar Patta Tope.

Gubernur Longki Djanggola memberi amaran, agar Bappeda sebagai penanggungjawab program ini harus benar-benar melakukan verifikasi faktual rumah tangga miskin yang akan menerima manfaat bantuan ini. Agar maksud dan tujuan program untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Kota Palu dapat tercapai dengan optimal.(ms)