KPU Morowali Ingatkan Perusahaan Tambang

Bungku – Perusahaan swasta maupun pegawai negeri sipil (PNS), diharuskan libur pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Sulawesi Tengah 9 Desember mendatang.

Hal itu merupakan perwujudan pelaksanaan hak-hak konstitusional masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, khususnya di Sulawesi Tengah.

Ketua KPU Kabupaten Morowali, Wahyudin, mengutarakan hal itu. Dia mengatakan, bahwa kemajuan demokrasi saat ini, melalui pemilihan serentak, adalah kali pertama dilakukan di republik ini.

“Untuk itu, mari bersama pemerintah secara proaktif memantau kinerja seluruh penyelenggara Pemilu,” ujar Wahyudin, kepada Metrosulawesi baru-baru ini.

“Perlu kita sadari, suksesnya Pilkada serentak, bukan dilihat dari tingkat kecerdasan penyelenggara. Tapi, bagaimana tingkat kesadaran wajib pilih menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember nanti secara baik dan benar,” tambahnya.

Menurut Wahyudin, penyelenggara saat ini telah komitmen mengakomodir seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pilih. Terbukti, saat ini KPU telah melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih, dari tahapan pencoklatan sampai tahapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan satu (DPTb-1).

Bahkan yang belum terakomodir dalam DPTb-1, kata dia, dapat diakomodir dalam DPTb-2, dengan membawa KTP, Paspor, atau identitas lainnya.

Wahyudin menjelaskan, di Kabupaten Morowali ada beberapa perusahaan pertambangan yang beroperasi. Dia berharap, agar pimpinan perusahaan dapat meliburkan karyawan pada hari pemungutan suara berlangsung.

“Jangan ada kesan menghalangi masyarakat, pekerja tambang, untuk tidak memilih pada tanggal 9 Desember nanti. Mereka punya hak yang sama dengan masyarakat lainnya,” jelas Wahyudin.

“Jangan karena tidak bekerja pada tanggal 9 Desember, pihak perusahaan malah memberikan tekanan terhadap pekerja, yang mengakibatkan gaji mereka terpotong. Sehingga, para karyawan lebih memilih bekerja daripada datang di TPS,” tambahnya lagi.

Olehnya, pihak KPU berharap perlunya perhatian dari pemerintah daerah maupun legislatif. Kiranya dapat memberikan warning terhadap pihak perusahaan, khususnya di wilayah Kabupaten Morowali.

Selain itu, kata Wahyudin, perlu juga dihimbau pimpinan setiap perusahaan tambang. Kiranya tidak mengarahkan karyawan untuk memilih kandindat tertentu.

“Ribuan karyawan pertambangan sebagai wajib pilih yang tercatat dalam DPT, apapun alasannya para pimpinan perusahaan harus meliburkan seluruh aktivitas tanggal 9 Desember. Ini merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang telah dilindungi UUD 1945,” tandas Wahyudin.

Masih dikatakan Wahyudin, UUD 1945 adalah landasan setiap warga negara untuk menggunakan hak memilih dan dipilih. Olehnya, menyukseskan Pilgub Sulteng pada 9 Desember mendatang, merupakan hal yang saklar dalam memilih pemimpin 5 tahun ke depan.

Dia menekankan, jangan hanya karena kepentingan pribadi pihak perusahaan, para karyawan tidak diliburkan pada 9 Desember. Menurutnya, pemerintah harus memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak meliburkan karyawannya.

Pihak perusahaan juga wajib memberikan kesempatan bagi karyawannya, untuk dapat melihat kembali daftar nama pemilih yang telah diumumkan PPS.

KPU Tolak Karyawan Tanpa Surat Pindah Daerah Asal

Demi peningkatan demokrasi saat ini, pihak KPU meminta pemerintah maupun DPRD, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, dapat mempertegas perusahaan pertambangan, khususnya di wilayah Kabupaten Morowali. Dari pantauan KPU Morowali, kata Wahyudin, ada 6 wilayah pertambang yang saat ini beraktivitas.

“Perlu juga saya jelaskan, khususnya karyawan perusahaan yang telah memiliki surat keterangan domisili, yang tidak punya surat pindah domisili daerah asal, dimana surat keterangan domisili dikeluarkan oleh desa dan diketahui camat, hanya untuk digunakan mencari kerja di perusahaan,” jelas Wahyudin.

“Kami tegaskan, dalam pemuktahiran data pemilih, hasil monitoring KPU Morowali, ribuan pekerja tambang di Laroenai dan Buleleng (Bungku Pesisir) memiliki surat keterangan domisili. Ini menjaga kemungkinan digunakan untuk memilih pada tanggal 9 Desember 2015,” tegasnya lagi.

Wahyudin menegaskan, karyawan yang masih tercatat di daerah asal sebagai pemilih, hak konstitusionalnya berada di daerah asalnya. Olehnya, hal itu harus diantisipasi, guna mencegah terjadinya pemilih yang membludak pada hari pemungutan suara.

“Jika mereka dimasukan dalam DPTb-2, kemudian DPTb-2 dijadikan sebagai pemilih Pemilu, maka program sidalih KPU menolak, karena masuk dalam kategori ganda. Wilayah administrasi pemilih mereka berada di daerah asal. Olehnya, jika surat keterangan domisili dikeluarkan desa tanpa surat keterangan pindah, maka ini sangat merusak tatanan demokrasi kita,” tutup Wahyu, sapaannya.(MS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: