Pemilik Alat Akui Keanehan Proyek Tambak

SULTENG POST- Keanehan dalam pekerjaan proyek tambak rakyat yang didanai APBN-P tahun 2015 di Desa Bahari Makmur Kecamatan Lamala, diakui David Tongke, pemilik alat berat yang dioperasikan untuk pekerjaan tersebut.

Kepada wartawan Selasa (20/10/2015) kemarin, David yang dimintai penjelasan soal pelaksanaan pekerjaan tambak rakyat beranggaran Rp6,6 milyar tersebut, awalnya mengakui bahwa proyek itu adalah miliknya. Namun setelah ditanyakan soal adanya keanehan desain yang berubah, karena awalnya kontraktor membuat petak dengan ukuran 25 x 100 meter, namun belakangan sudah diubah tanpa ukuran yang jelas, dan petak-petaknya dibebankan pada petani pemilik lahan, David akhirnya mengatakan bahwa proyek pembuatan tambak rakyat tersebut bukan miliknya.

“Keterlibatan saya, hanya pada penyediaan alat berat, karena alat berat saya yang disewa oleh rekanan proyek tersebut,” tuturnya.

Ia mengakui bahwa proyek tersebut memang aneh, sebab sudah ada CCO atau contrac change order, dan perubahan desainnya menimbulkan tanda tanya. “Memang aneh, sebab sudah ada CCO dari orang di provinsi,” jelasnya.

Menurut dia, pekerjaan itu memang patut dipersoalkan rakyat, karena sudah berubah dan perubahannya dilakukan oleh pejabat instansi PU yang berkantor di provinsi. Mestinya kata David, jumlah petak tambaknya lebih 260 bidang, namun sebagiannya hanya dibuat jadi hamparan dan pemilik lahan yang mengerjakan petak—petaknya.

Sebelumnya, sejumlah warga yang lahannya menjadi bagian pekerjaan tambak rakyat, memprotes perubahan desain. Sebab sudah ada desain awal dengan ukuran 25 x 100 meter dan ada yang ukuran 50 x 50 meter. Namun belakangan, pelaksana proyek justru tidak lagi membuat petak-petak tambak dengan ukuran tersebut, dan justru membuat pematang memanjang tanpa sekat. “Lahan kami sudah tidak dibuat petak-petak tambak dengan ukuran sesuai desain awal, namun sudah dibuat hamparan dengan satu pematang, lalu kami yang diminta membuat petak-petaknya sendiri. Kalau kami yang membuat petak-petaknya, bagaimana dengan anggarannya. Kenapa ada perubahan seenaknya,” kata Ikbal Djano atas nama sejumlah rekannya yang memiliki lahan di Bahari Makmur itu. Ia menegaskan, warga memprotes model pekerjaan yang seenaknya dirubah tersebut, karena merugikan petani pemilik lahan.

Pekerjaan tambak rakyat ini ada dibawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Satuan Kerja Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi III yang berkantor di Palu Sulawesi Tengah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: