DPRD Didesak Bentuk Pansus Tambang Labuan

Donggala- Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV Remethana, dan CV Labuan Lelea Ratan yang beroperasi di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, dinilai telah melanggar ketentutan perizinan.

Diantaranya Putusan MK No 32/PUUU-VIII/2010 tentang tahapan konsultasi pada masyarakat dalam penetapan IUP pada pasal 10 UU Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan.

Hal itu ditegaskan Aktivis LSM Relawan ROA Sulteng Givent Lasimpo, Senin kemarin. Selain itu, perusahaan tersebut sengaja menutupi infomasi AMDAL dan UKL/UPL kepada masyarakat. Hal tersebut, sambung Givent telah melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik.

“Wilayah IUP CV Remethana, CV Labuan Lelea Ratan dan CV Putra Labuan di duga tumpang tindah. Sebelum adanya aktivitas tambang, pada saat intensitas hujan tinggi, arus sungai tidak merusak. Namun setelah adanya aktivitas tambang arus sungai sangat deras sampai menghanyutkan rumah warga,” katanya.

Pada saat musim kemarau, ungkap Givent, sebelum adanya aktifitas tambang, sumur tidak mengering, namun setelah adanya aktifitas tambang sumur warga menjadi kering.

Givent mendesak Polsek Labuan untuk menghentikan kriminalisasi petani di Desa Labuan Toposo. Dia juga meminta DPRD Donggala untuk segera membentuk pansus investigasi penyalahgunaan wewenang perizinan tambang di Labuan Toposo.

Selain itu, Pemda Donggala segera mereview kembali Izin Pertambangann CV Remethana, CV Labuan Lelea Ratan dan CV Putra Labuan yang wilayah di duga saling tumpang tindih. Merehabilitasi kondisi lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.(ms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: