Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan Wajib Beri Hak Pensiun Karyawan

BANGGAI-Puluhan peserta perwakilan perusahaan menengah ke atas di Kabupaten Banggai antusias mengikuti sosialisasi program jaminan pensiun yang dibawakan oleh BPJS Ketenagakerjaandi Hotel Estrella, Sabtu (17/10/2015).
Sebelum sosialisasi dimulai, peserta mengikuti kegiatan pembukaan terlebih dahulu. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Ernaini Mustatim.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah, Zulkarnain Nasution mengatakan, kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya menghargai hak-hak pekerja untuk mendapatkan jaminan pensiun. BPJS Ketengakerjaan menyelenggarakan berbagai program jaminan kepada pekerja, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

“Dan saat ini kita akan membahas terkait jaminan pensiun. Semoga perwakilan dari berbagai perusahaan bisa memahami dengan baik, dengan harapan hak-hak pekerja nantinya bisa terpenuhi,” kata Zulkarnain Nasution.

Kepala Bidang Pengawasan Dinasketrans Kabupaten Banggai, Melvin menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah menyelenggarakan sosialisai. Menurutnya , BPJS Ketenagakerjaan memiliki badan hukum dalam menyelenggarakan program jamina hari tua, program jaminan kecelakaan dan keselamatan kerjan, program jaminan kematian dan jamina pensiun.

“Banyak berbagai persoalan terkait hak-hak pekerja. Seandainya perusahaan sudah mengikutsertakan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan, tentu para pekerja akan mendapatkan jaminan sebagai haknya kedepan,” katanya.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Banggai, Ernaeni Mustatim mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPMPPT memiliki keterkaitan. Ada lima belas izin yang ditangani oleh pihaknya. Kalau melihat daerah-daerah lain, BPMPPT menangani ratusan izin. “Insya Allah 2016 semua izin sudah ditangani oleh BPMPPT,” kata Emy.

Keterkaitan antara BPMPPT dengan BPJS ketenagakerjaan, dimana BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun.

“Pelaku usaha atau pemberi kerja wajib mengikutsertakan pegawainya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Karena wajib, tentu akan ada sanksinya. Sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar, akan diberikan sanksi administratif. Dan sebagai pelaku usaha yang mempekerjakan, akan membuat izin di BPMPPT harus melampirkan rekomendasi terlebih dahulu dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai keikutsertaannya ,” tegasnya.

Sanksi yang dimaksud berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun pasal 34, pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 4, pasal 10 ayat 2, pasal 11 ayat 2 dan pasal 14 ayat 5, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Pelaku usaha yang memperkerjakan dan tidak melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan maka tidak akan diberikan pelayanan publik,” katanya.

Menurutnya, sejauh ini pemerintah daerah sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan dikeluarkannya perbup tentang hak-hak ketenagakerjaan.
Ia berharap, agar perusahaan bisa melakukan kewajiban dan memenuhi hak-hak pekerja untuk mendapatkan jaminan(SULTENGPOS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: