Pekerjaan Terminal Pelabuhan Donggala Dihentikan

DONGGALA- Hingga kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala masih tersandung dalam pembangunan terminal di area lahan PT. Pelindo (Pelabuhan Indonesia) IV Cabang Pantoloan kawasan kerja Donggala.

Bahkan, sudah dua minggu pengerjaan penggalian pondasi terminal terhenti sambil menunggu persetujuan kerja sama yang ditawarkan pihak Pelindo ke Pemkab yang drafnya sedang dipelajari Pemkab Donggala.

“Sampai saat ini kami masih menunggu hasil keputusan dari pemerintah terhadap dokumen kerja sama yang kami tawarkan sesuai hasil rapat beberapa waktu lalu. Soal kemungkinan tempat pembangunan terminal apakah jadi atau tidak sesuai yang diinginkan pemerintah, itu juga belum ada kepastian karena ada alternatif penawaran di tempat lain yang lebih layak,” tutur Manager Pelindo Kawasan Donggala, Rudi Hartono belum lama ini.

Sebelumnya, Pemkab Donggala mengklaim lahan di area Pelabuhan Donggala sebagai milik daerah, namun berdasarkan bukti ternyata milik Pelindo sebagai pengelola.

Sehingga pembangunan terminal penumpang di area bekas gudang yang telah dirobohkan pihak Pemkab Donggala pada awal September lalu kini tidak berlanjut walau pondasi bangunan sudah digali.

Semula, masing-masing pihak menyatakan pemilik lahan, namun akhirnya pemerintah setempat tidak dapat memperlihatkan hak kepemilikan dan sebaliknya Pelindo mempunyai sertifikat sebagai pemilik dalam pengelolaan.

Salah satu dari tiga gudang di are Pelabuhan Donggala dirubuhkan rata dengan tanah dilakukan pihak pemerintah yang akan membangun terminal penumpang kapal. Tetapi pembongkaran tersebut hingga penggalian pondasi sempat mengalami kendala.

“Kalau merubuhkan gudang, silahkan saja karena memang merupakan bangunan daerah. Tetapi kalau di lokasi itu kemudian dibangun terminal, jangan dulu karena masih dalam pengelolaan Pelindo,” kata Manager Pelindo Kawasan Donggala, Rudi Hartoni, ketika itu.

Kata Rudi Hartono secara tata kepelabuhanan, kawasan yang akan diadikan tempat terminal itu tidak memenuhi syarat dan standar. Yaitu memiliki lokasi yang cukup jauh dari dermaga kapal penumpang dan tidak dapat dibuatkan kanopi meuju terminal, terjadi percampuran kegiatan antara bongkar muat dengan aktivitas penumpang, tidak memiliki parker sendiri, lokasinya bercampur kapal penumpang dan barang sehingga dari segi kemanan tidak tepat dan tidak memiliki pintu masuk dan keluar.

Karena itu pihak Pelindo memberi alternatif pada lokasi yang berada di depan jembatan dermaga baru yang belum digunakan, dengan alas an memiliki area luas untuk parker, tambatan kapal penumpang tidak menggangu kapal barang, jarak terminal cukup dekat dapat dipasangi kanopi dan memiliki pintu masuk dan keluar.

Keberadaan Pelindo IV di Kawasan Pelabuhan Donggala patut dipertanyakan paska dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Dimana di dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa salah satu Pelabuhan yg memiliki status Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) adalah Pelabuhan Donggala.

“Artinya dengan status UPP tersebut maka pelabuhan Donggala masuk dalam kategori Pelabuhan yg belum diusahakan secara komersil.Oleh karena itu,Pelindo sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebagai operator Pelabuhan di Wilayah Pelabuhan komersil sudah tidak pantas lagi diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan sektor kepelabuhan ini,” kata Aktivis pemerhati Rofandi Ibrahim akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, karena pelabuban Donggala sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sebagai pelabuhan yang pelaksanaanya diberikan kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai regulator sekaligus operator.
Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada kerja sama yg dilakukan oleh Bupati (Pemda Donggala) dengan pihak Pelindo IV.
“Karena kami mendengar ada kesepakatan kerjasama yang diinisiasi oleh Pihak Pelindo bersama Pemda Donggala dalam hal pengelolaan pelabuhan Donggala,” katanya.

“Pemda sebaiknya membuat saja regulasi dalam bentuk Perda Kepelabuhan dalam rangka memungut jasa tambat dan labuh kapal yang berada di Dermaga Donggala yang berada di sepanjang Loli-Kabonga yang kurang lebih ada 15 TUKS. Jika itu dimaksimalkan, maka potensi PAD bisa meningkat untuk kemudian dipergunakan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.(SULTENGPOS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: