Izin Galian C Dipertanyakan

PARMOUT-Sejumlah anggota DPRD Parmout mempertanyakan izin kegiatan pengambilan material galian C di Sungai Palasa Kecamatan Palasa. Sebab, kegiatan tersebut telah berlangsung kurang lebih lima bulan lamanya, dan nama perusahaan terkesan ditutupi.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Parmout dari Komisi I, Lazim Enggo pada sidang paripurna DPRD, Senin (19/10).

Dia mengatakan, berdasarkan laporan warga setempat galian C yang dilakukan pihak perusahaan yang belum diketahui pihaknya, menggunakan alat berat seperti eksafator sebanyak tiga unit saat mengambil material di Sungai Palasa.

“Mereka menggunakan alat berat saat pengambilan material. Waktu saya kesana, sempat saya tanyakan pada operatornya apa nama perusahaannya, terkesan disembunyikan. Mereka malah mengaku tidak tahu,” ungkap Lazim.

Menurut dia, instansi terkait harus memberikan perhatian serius terhadap kegiatan galian C di Sungai Palasa tersebut. Sebab, berdasarkan sepengetahuannya galian C yang dilakukan lebih dari dua hektar harus memiliki izin dari instansi terkait. Sementara, sesuai dengan amatana pihaknya, kegiatan gajian material tersebut sudah terbilang lebih dari ketentuan itu.

Disamping itu, jika memang kegiatan galian tersebut telah memiliki izin berdasarkan prosedur dan mekanisme yang ada, hal itu jelas akan menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi apabila tidak, jelas daerah sangat dirugikan oleh pihak perusahaan.

“Kalau ada kontribusi untuk daerah, tidak masalah. Tapi kalau tidak, jelas dirugikan. Apalagi pengambilan material itu akan berlangsung hingga bulan Desember mendatang,” tegasnya.

Selain itu kata dia, galian yang dilakukan pihak perusahaan tersebut juga dikhawatirkan akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Bahkan, jika volume air meningkat, dipastikan Desa Palasa Tangki akan tergenang air.

Dia berharap, Pemkab Parmout mengambil langkah tindaklanjut dengan melakukan peninjauan langsung ke Kecamatan Palasa, serta mengambil kebijakan atas kegiatan tersebut. Sehingga, daerah tidak dirugikan dan masyarakat tidak menjadi korban karena dampak lingkungan.

“Pengambilan material disana sangat besar-besaran. Harus ada peninjauan langsung dari instansi terkait soal ini,” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: