UMK Buol 2016 Belum Jelas

Buol – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Buol Hi Ishak M Sadu mengatakan, penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2016, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol masih menunggu formulasi paket jilid IV, terkait upah tenaga kerja.

Menurut Ishak Sadu, untuk menentukan UMK tahun 2016 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, berdasarkan paket jilid IV sebagai indikator penetapan UMK tahun berikutnya.

“Terkait dengan pengupahan hitungannya berdasarkan UMK tahun sebelumnya ditambah implasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi formulasi untuk perhitungan itu kami belum terima secara resmi. Nanti mungkin akan ada pembahasan ditingkat provinsi karena baru semalam keluar paketnya, itu nanti jadi dasar untuk menentukan UMK tahun 2016,” terang Ishak Sadu, kepada Metrosulawesi di kantornya, Jum’at (16/10/2015).

Kata Ishak Sadu, Pemkab Buol memiliki beberapa faktor sebagai indikator untuk menentukan UMK, diantaranya adalah sistem perkalian hitungan jam, jumlah karyawan pada perusahaan serta berdasarkan UMK tahun sebelumnya dan beberapa tingkat inflasi juga pertumbuhan ekonomi.

“Kalau kita selalu berpegang bahwa UMK itu harus lebih tinggi dari UMP, seperti UMK yang kemarin Rp.1.600, 000, jadi ada hitungan-hitungannya yang berlaku sehingga UMK kita tertinggi,” tambahnya.

Kendati demikian, lanjut dia, pihaknya belum dapat memastikan berapa UMK Kabupaten Buol untuk tahun 2016 sebelum ada barometer yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, sebagai dasar penetapan UMK di daerah itu.

Intinya, kata Ishak Sadu, diperaturan pemerintah nantinya akan menyiapkan sistem pengupahan yang memberikan dua kepastian kepada pekerja, maupun kalangan dunia usaha. Kepastian pertama, diberikan ke seluruh pekerja, yakni intinya kenaikan upah akan terjadi setiap tahun.

“Tapi selama ini pelaksanaannya kalau tidak ada kebijakan semacam ini kita biasanya Desember sudah mengundang dewan pengupahan untuk membahas itu yang diawali dengan survei-survei kebutuhan hidup,” terang Ishak Sadu.

Dirinya menambahkan, penerapan UMK sendiri bagi tenaga kerja asing tidak diberlakukan karena pihak perusahaan yang menggunakan tenaga asing menggunakan sistem kontrak berdasarkan keahlian.

“Jadi dia punya hitungan-hitungan khusus karena dia tenaga ahli (eksper), sehingga upah mereka disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki berdasarkan kontrak kerja dengan perusahaan,” tandas Ishak Sadu.*ms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: