Dewan Temukan Penambang Ilegal

BANGGAI-Komisi III DPRD Banggai yang melakukan peninjauan lapangan ke lokasi kegiatan PT Catur Elang sebagai kontraktor rig pada sumur gas senoro 3 dan 4 milik JOB PMTS, menemukan fakta adanya perusahaan sub kontraktor (subkon) penyuplai material mineral bukan logam dan batuan yang melakukan penambangan secara ilegal, karena tak memiliki izin resmi dari pemerintah.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi III Dewan Banggai Saripudin Tjtajo dalam keterangan persnya pada wartawan, Kamis (15/10/2015) terkait kunjungan lapangan yang dilakukan komisinya di wilayah Toili dan Moilong Selasa lalu.

Menurut dia, dari kunjungan tersebut, mereka menemukan bahwa PT Catur Elang menggunakan subkon yang tak memiliki izin penambangan minerba, padahal kebutuhan material untuk rig di dua sumur gas senoro itu mencapai 100 ribu kubik.

Dalam kunjungan dewan bersama Kadis Pertambangan dan Energi Safari Junus, Kepala BPMPPT Ernaini Mustatim dan kepala bidang pada Dinas Pendapatan Banggai, diperoleh hitungan estimasi kerugian potensi pendapatan asli daerah, bila subkon tak berizin itu terus melakukan pengerukan material di Desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong untuk memenuhi kebutuhan PT Catur Elang. Estimasi kerugiannya kata Saripudin, adalah dengan menghitung besaran pajak minerba yakni Rp7.000 perkubik, sehingga bila dikalikan dengan kebutuhan material sebanyak 100 ribu kubik, maka perkiraan potensi PAD yang hilang mencapai Rp700 juta. Perusahaan subkon tanpa izin itu kata dia, diperkirakan sudah mengeruk material sekitar 300 sampai 400 kubik, sehingga sudah ada potensi kerugian daerah. Potensi kerugian lainnya adalah biaya pengurusan izin pertambangan minerba dan izin tempat usaha serta gangguan yang juga tidak masuk ke daerah.

Pada saat melakukan peninjauan kata politisi Partai Golkar yang akrab disapa Arif Tjatjo itu, Dewan Banggai bersama pimpinan SKPD bersepakat agar PT Catur Elang sebagai main kontraktor, harus memutus dan mengganti subkon yang menyediakan minerba tanpa izin. Walaupun subkon lokal kata dia, tapi harus tetap memiliki izin resmi penambangan.

Distamben sendiri kata Saripudin, sudah menyatakan untuk menyurati PT Catur Elang. “Jadi tugas Komisi III melakukan pengawasan atas potensi PAD sudah dilakukan, sehingga tugas selanjutnya menjadi domain Pemda Banggai melalui satuan kerja terkait,” ucapnya.(sultengpos)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: