Meski Dilarang, Peredaran Miras di Donggala Masih Marak

SULTENG POST – Pemerintah Kabupaten Donggala melarang keras peredaran minuman keras (miras) di wilayah Donggala. Pelarangan tersebut didasari oleh kekhawatiran Pemerintah akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Donggala, Himran Sukara, kembali mengeluarkan pernyataan bahwa sampai saat ini pihaknya atas nama Pemerintah Donggala tidak pernah mengeluarkan izin penjualan miras.

“Jadi tidak benar kalau ada izin penjualan atau perdagangan miras di Donggala, karena sampai saat ini izinya tidak keluar dengan berbagai pertimbangan. Itu sudah menjadi komitmen dan masukan dari berbagai pihak agar penjualan miras jangan dilegalkan,” jelas Himran Sukara.

Ia mengatakan hal itu terkait adanya isu, jika pihak pemerintah telah mengeluarkan izin perdagangan miras yang diajukan seorang pengusaha besar di Donggala.

“Lagi pula sampai saat ini berbagai jenis miras beralkohol tanpa izin tetap diperdagangkan dengan bebas di salah satu toko yang selama ini dikenal sebagai agen,” ujar dia.

Menurutnya, perdagangan miras dapat memberi dampak buruk, apalagi tempat penjualan tidak jauh dari rumah ibadah, itu sangat bertentangan dengan hukum.

“Pencanangan Donggala sebagai kota wisata bukan berarti penjualan miras dilegalkan, apalagi jelas-jelas mayoritas masyarakat menolak legalitas tersebut,” paparnya.

Meskipun demikian, nyatanya sampai saat ini penjualan miras di Donggala masih dijual bebas apalagi tidak begitu jauh dari rumah ibadah (Masjid Raya Donggala).

Karena itu pula sejak awal Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Donggala, KH. Ali Umar menyatakan menolak pengeluaran izin miras dan mendukung terhadap tindakan Pemkab Donggala yang tidak merespon. “Itu sudah sangat tepat dan jangan sampai ada izin, kami sangat tegas menolak,” tegas Ali Umar.

Sebagai informasi, seorang pengusaha di Donggala mengajukan surat izin ke Pemkab Donggala untuk penjualan minuman keras, bahkan sudah berulang kali mendatagi Kantor Bupati Donggala dan Kantor BPTPM Kabupaten Donggala, tapi pihak berwenang tetap bertahan.

“Adanya disposisi bupati bukan berarti serta merta sudah itu merupakan persetujuan, melainkan perlu ditindak lanjuti dengan mempertimbangkan aturan pendukung lannya,” Kata Himran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: