Piet Inkiriwang Mangkir dari Sidang Tipikor

Disebut Kecipratan Duit Korupsi PDAM Poso Rp 5,5 Miliar

Palu – Mantan Bupati Poso Piet Inkiriwang mangkir dari panggilan persidangan kasus dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Poso sebesar Rp 5,5 miliar, yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sulteng di Palu.

Selain Piet, mantan Sekda Poso yang kini menjabat Plt Bupati Poso Sin Songgo masuk dalam daftar saksi yang diajukan tim jaksa penuntut umum Kejari Poso untuk diperiksa dalam persidangan Senin (12/10/2015), setelah pada sidang sebelumnya saksi Bendahara PDAM Poso menyebut keduanya menerima aliran dana dugaan korupsi PDAM.

Ketidakhadiran keduanya diketahui ketika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor I Made Sukanada menanyakan Piet Inkiriwang kepada terdakwa Husni Kasim yang duduk dikursi pesakitan. Saat itu I Made kembali mempertanyakan aliran dana PDAM yang diberikan kepada Piet yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Poso.

Husni mengaku, pada tahun 2012, Ia membayarkan kamar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kelas VIP yang diboking Piet Inkiriwang dan Sin Songgo selama dua hari sebesar Rp 19.500.000, saat mengikuti pertemuan bersama USAID. Namun Ia mengaku, sudah lupa apakah sempat memberikan uang kepada Piet atau tidak.

“Saya sudah lupa apakah berikan uang langsung kepada mereka atau tidak, karena seingat saya, saya disuruh bayarkan kamar hotel Pak Piet dan Sin,” katanya.

Dalam sidang ke tiga itu, Pengadilan Tipikor memeriksa tiga saksi, pertama Bendahara Pemda Poso dan aksi ahli dari Dinas PU Poso serta BPKP Perwakilan Sulteng. Saksi Bendahara Pemda Poso Lulu Alamri mengaku, dana penyertaan modal Pemda Poso yang dikucurkan ke PDAM Poso sebesar Rp 5,5 miliar dilakukan secara bertahap.

Tahap satu pada tahun 2011 dana ditransfer melalui rekening PDAM sebesar Rp1,5 miliar. Kemudian pada tahun 2012 sebesar Rp 2 miliar dan tahun 2013 kembali dicairkan Rp2 miliar. Namun, dalam pelaksanaan proyek pengadaan pipa dan tawas yang merupakan pembersih air oleh kontraktor Haelani Umar terdapat temuan yang merugikan negara.

Beberapa temuan itu diantaranya, tidak ada proses tender dalam pelaksanaan proyek miliaran rupiah selama tiga tahap sejak tahun 2011, 2012 dan 2013, yang dikerjakan oleh Haelani Umar. Yang ada, hanya penunjukan langsung.

Sementara dalam aturannya. Menurut saksi ahli, anggaran proyek yang didanai APBD diatas Rp 200 juta harus melalui tender terbuka dan terbatas. Sementara, proyek yang dikelola PDAM mencapai Rp 5,5 miliar, kontraktornya malah ditunjuk langsung yang jelas-jelas telah menabrak aturan.

Sidang yang menyeret dua tersangka masing-masing Direktur PDAM Poso Husni Kasim dan kontraktor pelaksana Haelani Umar itu akan dilanjutkan Senin depan, dengan agenda pemeriksaan saksi dan terdakwa.

Secara terpisah, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Poso Mustar saat dihubungi Metro Sulawesi mengaku, pihaknya telah melayangkan panggilan kepada mantan Bupati Poso Piet Inkiriwang dan Plt Bupati Poso Sin Songgo pada Jumat, 9 Oktober 2015.

Surat panggilan itu diterima keduannya. Namun saat sidang, Senin (12/10/2015), Plt Bupati Poso Sin Songgo melayangkan surat berhalangan hadir karena menerima tamu dari Konsulat Jerman di Poso. Sedangkan Piet Inkiriwang tidak ada pemberitahuan. Pihaknya, akan kembali melayangkan panggilan kedua untuk sidang selanjutnya.(ms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: