Buruh Banggai Kecam Kebijakan Bupati

Luwuk – Solidaritas buruh Batui, Kabupaten Banggai, yang merupakan gabungan dari organisasi buruh, LSM seperti SBI PUK Batui, PRD, LMND, Aspindo, Lentera, FNPBI dan YTM, Senin (5/10/2015) menggelar aksi buruh. Dalam aksinya mereka menggugat pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Banggai Sofyan Mile dan Herwin Yatim, yang tidak pro terhadap kemandirian dan kedaulatan bangsa.

Pasalnya, sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dari seluruh kabupaten yang berada di Sulawesi Tengah, dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Justru tidak dinikmati oleh kaum buruh, terutama buruh yang berada disekitar PT. Donggi Senoro-Liquifid Natural Gas (PT.DS-LNG).

Koordinator lapangan Risman L. Mohidin mengaku, keputusan Bupati Banggai Nomor: 560/544.d/Disnakertrans, tentang pengukuhan kesepakatan bersama antara penyedia jasa transportasi, dan pengguna jasa transport mengenai penyesuaian berlakunya tarif/upah transport dan jasa ekspedisi pada pelabuhan-pelabuhan di wilayah Banggai tahun 2013 masih menggunakan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2012.

UMP tersebut, kata Risman, belum menyesuaikan dengan UMP tahun 2015. Sementara, kerugian lain adalah pelabuhan dari pemuatan milik PT.DS-LNG tidak dimasukan kedalam peraturan tersebut dengan alasan, perusahaan tersebut belumlah dibangun. Sehingga, kopensasi 20% yang dimaksudkan dalam pasal 11 pada keputusan Bupati Banggai Nomor: 560/544.d/Disnakertrans tidak memiliki kepastian dan menjadi multitafsir dihadapan kaum buruh.

Kedua, pada aksi damai yang digelar oleh SBSI PUK Batui pada 1 Oktober 2015, terungkap tidak terserapnya tenaga kerja non-skill kedalam perusahaan, pekerjaan subkontrak yang masih bisa dikerjakan oleh pengusaha lokal tidak dilaksanakan.

Ketiga, banyaknya persoalan yang timbul setelah pabrik dan areal industry hulu/hilir milik PT.DS-LNG.

“Rezim Sofyan Mile-Herwin Yatim sering menyalahkan rezim lama dan menyebutkan perjanjian di Bali tidak memasukan semua masalah yang timbul, termasuk yang menjadi tuntutan buruh, ini adalah tanda bahwa rezim Sofyan-Herwin tidak merumuskan dan mencari jalan keluar apa yang dihadapi oleh Buruh, rakyat dibiarkan berhadap-hadapan langsung dengan perusahaan tanpa kehadiran Pemerintah Daerah sebagai represntatif dari rakyat,” katanya.

Atas dasar tersebutlah, kaum buruh menuntut dan memberika sikap politik diantaranya. Segera bentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Banggai, revisi segera keputusan Bupati Banggai Nomor: 560/544.d/Disnakertrans tahun 2013, tertibkan segera trayek bagi PO, rental plat hitam, Angdes dan Angkot, Dinas Perhubungan harus tegas disetiap posko terminal terhadap Angdes.

Tuntutan ker lima, segera tertibkan parkir dalam kota untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Laksanakan politik Divestasi kepada PT.DS-LNG di bawah control Perusda dan BUMDes sebagai bentuk kemandirian ekonomi dan kedaulatan bangsa. (ms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: