Soal Reklamasi, Polda Masih Tahap Penyelidikan

Palu – Kapolda Sulawesi Tengah Brigjend Pol Idham Azis menyatakan, bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait dengan aktifitas Reklamasi Teluk Palu, yang diduga terjadi maladministrasi.

Hal ini dia ungkapkan kepada wartawan di Lapangan Vatulemo, saat menghadiri puncak peringatan HUT TNI ke 70, Senin (5/10/2015).

“Kenapa tidak ada yang tanya soal reklamasi. Ya karena saya tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada kalian (wartawan) jika itu masih dalam tahap penyelidikan. Jadi masih penyelidikan,” tegasnya kepada wartawan.

Beberapa waktu sebelumnya, ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Sulteng, Sofyan Farid Lembah mengaku telah melaporkan dugaan maladminitrasi dari proses perizinan pelaksanaan Reklamasi pantai Talise ke kepolisian. Namun belakangan di koreksi, bahwa pihaknya hanya melakukan komunikasi terkait dugaan maladministrasi proses perijinan Reklamasi Pantai Talise tersebut.

Perlu diketahui pula, bahwa pada dialog publik yang digelar ORI Perwakilan Sulteng bertempat di auditorium RRI Palu pada 28 Agustus 2014 yang dihadiri sejumlah instansi terkait, baik kota maupun provinsi, Perusda Kota Palu, LSM, anggota DPRD kota dan provinsi, masyarakat hingga akademisi.

Pada diskusi tersebut, pembahasan tidak hanya menyangkut soal proses surat menyurat dan Amdal, namun juga terkait dengan dampak sosial masyarakat.

Berdasarkan surat Wali Kota Palu, Rusdi Mastura tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Nomor: 520/3827/Disperhutla yang dikeluarkan kepada PT Yauri Properti Investama tanggal 23 Desember 2013.

Proyek pengurukan ini akan menimbun laut Pantai Talise seluas 38,33 hektar selama lima tahun, hingga 23 Desember 2018. Korporasi swasta itu bekerja sama dengan perusahaan milik Pemerintah Kota Palu, yaitu PT Palu Properti Sejahtera (PPS). Di atas lahan urukan bakal dibangun pusat bisnis dan sarana wisata terbesar dan termegah, seperti mall, hotel, ruko, apartemen, pusat permainan hingga kuliner.

“Jika reklamasi ini malah menurunkan pendapatan masyarakat di sini atau menurunkan harga jual tanah Bapak-Bapak, silahkan ludahi muka saya,” kata Andi Mulhanan saat memberikan sambutan selaku Wakil Wali Kota Palu pada penimbunan perdana Pantai Talise.

Siti Nuraifah dari Dinas Cipta Karya, bahwa dalam Perda Kota Palu Nomor 16 tahun 2011 tentang RTRW Kota Palu yang tidak satupun menyebutkan kata reklamasi, penimbunan maupun sepadan kata lainnya. Yang ada adalah bahwa Pantai Talise termasuk pegaraman masuk dalam kawasan lindung ekologi dan kawasan wisata buatan.

Direktur Eksekutif Walhi Sulteng, Ahmad Pelor mendapat jawaban resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nomor B.821/KP3K.3/IV/2014 tertanggal 16 April 2014, sebagai jawaban klarifikasi yang disampaikan Walhi tentang klaim dari Pemkot dan Perusda yang menyebut telah mendapat rekomendasi dari KKP.

Dalam suratnya, KKP menegaskan tidak pernah menerima permohonan rekomendasi dari Pemkot Palu, sehingga tidak pernah mengeluarkan rekomendasi. “Berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2008 harusnya reklamasi minimal mendapat rekomendasi dari tiga kementerian, yaitu KKP, KLH dan Kemendagri sendiri,” ucap Ahmad Pelor.

Tabulasi hasil wawancara studi Amdal PT Yauri Properti Investama tentang sikap dan persepsi masyarakat menyebutkan, masyarakat mengetahui rencana reklamasi 34 % menyatakan ‘Ya’ dan 26 % ‘Tidak’, untuk pertanyaan ‘Apakah pernah dilakukan sosialisasi’, jawaban ya 3 (tiga) suara mengaku ‘Ya’, jawaban ‘Tidak Pernah’ 51 suara. Untuk pertanyaan dukungan, 16 mendukung, 18 terserah, 26 tidak mendukung.

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009, rencana kegiatan lingkungan harus dilakukan konsultasi publik, baik secara langsung maupun melalui media massa, namun dalam dokumen Amdal hanya terlampir pengumuman satu kegiatan yakni rencana studi Amdal yang dimuat di Harian Radar Sulteng dan Harian Mercusuar pada Rabu 25 April 2012.

Namun, kegiatan reklamasi Pantai Talise bukan semata tanggung jawab Pemkot Palu. Sebab, sebagai ibukota provinsi Pemerintah Provinsi juga berhak dan harus mengetahui kebijakan Pemkot. Hal ini bisa dilihat dari surat rekomendasi Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang mengeluarkan surat rekomendasi reklamasi dengan nomor surat 503/52/RO,ADM EKON kepada direktur PT Yauri Property Investama yang ditandatangani gubernur pada 25 Oktober 2012. Selain itu, gubernur juga mengeluarkan surat yang ditujukan kepada walikota tertanggal 23 Desember 2014.

Ketua DPRD Sulteng Aminuddin Ponulele juga mengeluarkan rekomendasi untuk PT Yauri Property Investama bernomor 615.3/0879/DPRD tertanggal 25 oktober 2012.

Padahal, pada saat dialog publik yang diselenggarakan ORI Perwakilan Sulteng di RRI Palu, sejumlah kepala atau yang mewakili instansi terkait provinsi mengakuu, jika pemkot maupun pihak pelaksana reklamasi tidak pernah berkomunikasi dengan instansi terkait pemprov.(ms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: