BPLH Touna Janji Tingkatkan Pengawasan

TOJO UNA-UNA-Geliat pembangunan di Ampana, Ibukota Kabupaten Tojo Una Una terbilang cukup pesat. Pembangunan itu tak bisa dihindarkan, sebagai dampak dari perkembangan daerah pemekaran.

Geliat itu memaksa Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Tojo Una Una untuk memperketat pengawasan dan pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan beserta izin lingkungan. Langkah ini perlu dilakukan, untuk menghindari dampak kerusakan lingkungan di kabupaten yang dikenal dengan penghasil jagung itu. “Pembangunan itu tetap berkaitan dengan lingkungan hidup,” tutur Kepala BPLH Tojo Una Una, Taslim Lasupu kepada Banggai Raya di Kantor Bupati Tojo Una Una sesaat sebelum mengikuti pembahasan anggaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tojo Una Una, kemarin (5/10/2015).

Ia mengakui bahwa tugas pengawasan terhadap aktivitas pembangunan itu merupakan kewenangan BPLH. Itulah sebabnya kata mantan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Distanbunak Keswan) Tojo Una Una ini, setiap tugas pengawasan pembangunan itu selalu berkoordinasi dengan instansi lain. “Pembangunan tertentu yang diprediksi harus berkoordinasi dengan lingkungan hidup,” kata Taslim.

Koordinasi dimaksudkan itu, karena pembangunan strategis itu membutuhkan kajian amdal maupun UKL/UPL. Ampana sebagai ibukota kabupaten dikatakan Taslim, pembangunan di berbagai bidang terus melaju. Peran pengawasan dibutuhkan, agar pembangunan tertentu yang diprediksi itu tidak salah kaprah.

Taslim yang baru menjabat Kepala BPLH Tojo Una Una selama sebulan ini menyadari, BPLH harus bersikap tegas dalam memberikan rekomendasi kelayakan lingkungan dan izin lingkungan. Setiap pembangunan tertentu harus mengantongi rekomendasi kelayakan dan izin lingkungan. “Harus ada rekomendasi kelayakan lingkungan dan izin lingkungan. Itu memang syaratnya.

Kalau sudah ada rekomendasi kelayakan lingkungan, maka bisa dipastikan akan mendapatkan izin lingkungan. Dari sekarang sudah harus diterapkan, karena Ampana dan sekitarnya di masa-masa mendatang akan terus bertambah pembangunannya,” ungkap Taslim Lasupu.

Bahkan Taslim menegaskan bahwa ketika personal atau badan hukum tidak mematuhi syarat, maka bisa dihentikan. “Kalau tidak memenuhi syarat, kami bisa hentikan. Nah, rekomendasi kelayakan lingkungan dan izin lingkungan itu menjadi syarat formal untuk bisa menghentikan aktivitas pembangunan. Kami berharap, koordinasi dengan SKPD lain itu berjalan, supaya urusa lingkungan hidup termasuk juga bisa menghentikan aktivitas pembangunan itu tidak bertentangan dengan urusan hukum ketika muncul masalah di belakang hari,” kata Taslim Lasupu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: