Daerah Harus Dilibatkan Bahas RUU Sumber Daya Air

Palu, Metrosulawesi.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (SDA), Provinsi Sulawesi Tengah Saliman Simanjutak mengharapkan Pemerintah Pusat melibatkan daerah pada Rencana Undang-Undang Sumber Daya Air.

Menurut Saliman, indikator sangat penting libatkan daerah, karena pelaksanaan dilapangan ketentuan yang ditegaskan pada UU, bertolak belakang dengan kondisi yang sebenarnya.

“Sebaiknya Pusat libatkan daerah pada pengusulan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air, karena RUU itu ada mengadopsi UU Nomor 7 Tahun 2004, yang di cabut Mahkamah Konstitusi,” kata, Saliman Simanjutak, di kantornya, Jalan Mohamad Yamin, Selasa (29/9/2015).

Saliman mencontohkan, salah satu isi dari RUU SDA, yang mengadopsi UU Nomor 7 Tahun 2004 yang dicabut MK, tentang pembagian kewenangan kerja yang tidak seimbang dengan penganggaran.

“1000 Ha kebawah kewenangan kota/kabupaten, 1000-3000 Ha, kewenangan Provinsi, dan 3000 Ha keatas kewenangan Pusat,” katanya.

“Selama ini anggaran pengelolaan sumber daya air banyak menumpuk di pemerintah pusat, sementara daerah membutuhkan dana yang besar,” tegasnya

Dia menjelaskan, beberapa pembagian wilayah sungai, anggaran yang diberikan tidak sesuai.

“Contoh lintas Sungai Parigi – Poso menjadi kewenangan pusat, sementara Sungai Palu – Lariang Kewenangan Pemerintah Provinsi,’’ jelasnya.
Sementara ada wilayah sungai lainnya juga menjadi kewenangan Provinsi. Yaitu Sungai Lambunu-Buol, Sungai La’a–Tambalako, Sungai Bongka-Mentawa, dan Sungai Banggai Kepulauan.

“Empat sungai itu jadi kewenangan provinsi, tapi dana sangat sedikit, bagaimana dana banyak tertumpuk di pusat,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sedikitinya anggaran yang diberikan kepada provinsi apabila terjadi bencana alam, kepala daerah akan mengambil anggaran dari APBD yang peruntukannya bukan untuk bencana alam.

“Pengunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pasti digunakan untuk menanggulangi bencana alam, karena kepala daerah tidak mungkin diam saja, satu sisi dana dari APBD tidak boleh di pakai untuk hal tersebut,” kata dia.

Hal itu bisa saja membuat masyarakat senang karena sudah di berikan bantuan bencana. Namun disatu sisi, kepala daerah akan berbenturan dengan hukum, ketika di audit oleh BPK. Olehnya, Ia mengharapakan, agar pemberian kewenangan harus setara pendanaannya antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten.

“Karena masyarakat tidak tahu, bagaimana regulasi, yang mereka tahu mereka di urusi,” jelasnya.

Saliman menjelaskan, di wilayah setiap kabupaten di Sulteng sedikitnya luas sungainya sekitar 95. 000 Ha. Namun, tidak ada anggaran diberikan oleh pusat.

“Adakah uang diberikan kepada kabupaten? Tidak ada,” ungkapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: