RAPBD Perubahan 2015 Diminta Tangani Dampak Kekeringan

PALU-Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah meminta kepada pemerintah daerah agar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 memperkuat sektor pertanian khususnya dalam menangani dampak musim kemarau.

Ketua Fraksi Demokrat Amrullah Almahdali menanggapi Nota Pengantar Rancangan Perubahan APBD 2015 di Palu, Selasa, mengatakan rencana penambahan belanja daerah sebanyak Rp288,3 miliar perlu diarahkan ke penguatan sektor pertanian agar kemarau panjang yang melanda wilayah ini tidak berdampak serius pada penurunan produktivitas dan produksi pertanian.

Amrullah menyesalkan pemerintah daerah karena pada pengajuan rancangan perubahan APBD, justru menurunkan anggaran belanja bidang pertanian dari sebelumnya Rp194,8 miliar menjadi Rp188,1 miliar.

“Mestinya dinaikkan karena kondisi alam saat ini sedang tidak mendukung. Petani kita banyak yang mengeluh karena kemarau,” katanya.

Data dari Dinas Pertanian menyebutkan sekitar 8.000 hektare lahan persawahan saat ini dalam ancaman gagal panen akibat dampak kemarau.

Nota pengantar rancangan perubahan APBD 2015 yang disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyebutkan terjadinya kenaikan belanja sehingga menembus Rp3,125 triliun.

Alokasi belanja tersebut mengalami kenaikan sebesar 20,16 persen dari Rp2,837 triliun atau bertambah sebanyak Rp288,3 miliar.

Kendatipun mengalami kenaikan belanja namun beberapa bidang seperti pendidikan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan justru mengalami penurunan rencana belanja.

Bidang kelautan dan perikanan, misalnya, pada APBD sebelumnya sebanyak Rp77,4 miliar, turun menjadi Rp74,8 miliar.

Gubernur Longki Djanggola mengatakan terjadinya pergeseran pos belanja dikarenakan sebagian belanja dialokasikan untuk pemilihan gubernur 2015 yang mencapai Rp132 miliar dan pelaksanaan Sail Tomini.

Longki mengatakan tidak semua bidang mengalai penurunan alokasi anggaran, justru beberapa di antaranya seperti bidang kesehatan yang semula hanya Rp234,1 miliar naik menjadi Rp312,6 miliar.

Demikian halnya pada bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang yang semula hanya Rp427,5 miliar naik menjadi Rp558,4 miliar. ANT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: