Kemenkumham Sesalkan Sikap Kejari Palu

Palu – Pemusnahan kurang lebih 2000-an bal pakaian bekas atau dikenal dengan sebutan cakar oleh Kejaksaan Negeri Palu berbuntut panjang. Pasalnya, pemusnahan barang sitaan hasil tangkapan Bea Cukai itu dilakukan tanpa sepengetahuan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Palu.

“Tidak ada pemberitahuan atau penyerahan barang tersebut kepada pihak Rupbasan. Sama sekali tidak ada. Koordinasi mengenai itu tidak ada. Padahal Inpres Nomor 7 Tahun 2015 dengan jelas mengatakan bagaimana Rupbasan betul-betul menjadi lembaga aset tindak pidana. Artinya segala kegiatan yang menyangkut barang sitaan dan barang rampasan negara harus melalui Rupbasan,” tegas Kepala Rupbasan Kelas 1 Palu, Gamal Bardi di Palu, Senin (28/9/2015).

Dia melanjutkan, ketika pihak Kejaksaan akan melakukan pemusnahan ada prosedur yang harus ditaati.

“Salah satunya adalah melayangkan surat ke Kepala Rupbasan menyampaikan putusan pengadilan yang sudah inkrach atau memiliki kekuatan hukum tetap. Kami pun sering mengirimkan surat kepada dinas yang menyimpan barangnya kepada kami mengenai keadaan barang yang disimpannya. Pada saat pemusnahan itu, pihak Rupbasan juga harus hadir,” katanya.

Namun Gamal mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki daya paksa untuk mengambil barang sitaan atau rampasan negara yang berada di Kejaksaan, Bea Cukai, atau dinas terkait lainnya.

“Kami tidak bisa meminta kepada Kejaksaan atau Bea Cukai untuk menyimpan barang sitaan atau rampasan di Rupbasan. Kami tidak memiliki daya paksa untuk itu. Tapi seharusnya mereka tahu bagaimana mekanisme yang sesuai dengan aturan terkait kegiatan barang sitaan atau barang rampasan negara,” katanya.

Menanggapi hal itu, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Bambang Harsono mengatakan bahwa ada ketidaktaatan azas perundang-undangan yang dilakukan Kejaksaan dan Bea Cukai Palu.

“Ada ketidaktaatan azas dinas terkait (Kejari Palu dan Bea Cukai) terhadap undang-undang. Hasil temuan BPK 2009-2010 mengenai audit kinerja pengelolaan rampasan barang ada 10 instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan rampasan barang, diantaranya Kemenkumham, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, dan KPK. Kalau ada barang sitaan atau rampasan negara tidak dilaporkan ke Rupbasan, maka ada pihak-pihak tersebut yang tidak taat azas,” katanya.

“Memang sanksinya tidak disebutkan apa ketika barang sitaan atau rampasan tidak disimpan oleh Rupbasan, tapi ada azas atau norma hukum yang dilanggar,” tambahnya.

Bambang menegaskan ada aturan bersama beberapa kementerian terkait pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara yang harus ditaati.

“Kami ada peraturan bersama oleh enam kementerian pada 2011 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan dan Benda Rampasan Negara. Ini ditandatangani oleh KPK, Kapolri, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Kementerian Keuangan. Itu ditindaklanjuti penandatangan kesepakatan bersama oleh pejabat eselon 1 yaitu untuk melaksanakan peraturan bersama tersebut,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, di tempat yang sama, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementeriaan Hukum HAM, Sarlotha M mengatakan, mekanisme kerja terkait barang sitaan atau rampasan sudah diketahui pihak Kejaksaan dan Bea Cukai.

“Sebenarnya pihak Kejaksaan ataupun Bea Cukai Palu mengetahui mekanisme bahwa segala barang rampasan atau sitaan harus disimpan atau melalui Rupbasan. Kami sudah sering menyurat kepada dinas terkait baik itu kejaksaan, bea cukai, kepolisian dan lainnya bahwa ada Rupbasan yang merupakan tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Jadi ketika ada barang rampasan atau sitaan negara harus melalui atau disimpan di Rupbasan. Misalnya, Bea Cukai melakukan penangkapan 2000-an pakaian bekas harus laporkan ke kami, agar kami bisa simpan dan pelihara,” katanya.

Diketahui, 2.000-an bal pakaian bekas dimuat oleh kapal kayu KM Putri Tanjung dan ditangkap Ditjen Bea dan Cukai Wilayah Sulawesi di Perairan Laut Sulawesi pada 13 Februari 2015. Pakaian bekas dari Tawau, Malaysia Timur itu disergap Kapal Patroli sekitar pukul 23.30 Wita.

Setelah isi kapal itu diteliti, petugas menemukan 2.300 bal berwarna putih berisi pakaian bekas eks impor yang diperkirakan bernilai Rp9,3 miliar atau setara dengan 20 kontainer berukuran 20 feet. Namun, pada proses selanjutnya barang bernilai miliaran itu tak pernah diserahkan ke Rupbasan sebagai lembaga yang menyimpan dan memelihara sampai akhirnya dimusnahkan di Desa Lompio, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, belum lama ini. Pemusnahan diketahui dari warga di desa tersebut yang mengetahui telah terjadi pemusnahan pakaian bekas yang diangkut menggunakan truk. (MS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: