Terkait Pemekaran Duta, DPRD Sulteng akan Panggil Kasman Lassa

PALU-Sekretaris Komisi I DPRD Sulteng, Rusli Dg Palabbi mengatakan akan memanggil Bupati Donggala, Kasman Lassa untuk memfasilitasi pertemuan antara forum pemekaran Donggala Utara (Duta) serta beberapa stakeholder yang terkait.

“Keinginan teman-teman dari Donggala Utara untuk berdiri sendiri menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) sudah lama. Tentu kami selaku wakil rakyat sangat merespon, tetapi keinginan itu bisa tercapai kalau memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku baik dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta PP nomor 78 tahun 2013 tentang tatacara pembentukan daerah baru, pembubaran dan penggabungan daerah,” ujarnya.

Menurut Rusli, forum pemekaran sudah memenuhi beberapa syarat seperti adminsitrasi dukungan dari BPD dari lima kecamatan, peta wilayah, kajian akademik, dukungan masyarakat serta rekomendasi dari DPRD Donggala sudah terpenuhi.

“Sekarang yang belum ada ini adalah persetujuan atau rekomendasi dari Bupati,” sebut Rusli.

“Kami dari DPRD provinsi ini tinggal menunggu rekomendasi dari Bupati karena dari Bupati akan dilanjutkan lagi ke gubernur,” ujarnya.

Dia menyebutkan, DPRD Sulteng telah melakukan pertemuan dengan forum pemekaran Duta serta aliansi mahasiswa dari wilayah calon DOB itu.

“Kita sudah sampaikan bahwa bola ini ada di Bupati, tetapi walaupun demikian kita dari DPRD provinsi akan memfasilitasi mempertemukan antara Forum Pemekaran Donggala Utara, Bupati, DPRD Provinsi, gubernur serta DPRD Donggala Utara,” ujarnya.

Rusli mengungkapkan telah memasukkan surat secara resmi kepada sekretariat DPRD untuk difasilitasi, hanya saja surat tersebut menunggu disposisi dari Sekwan ke Komisi I.

“Kalau disposisi tersebut sudah ada kita akan menggundang Bupati Donggala, Muspida Donggala, perwakilan gubernur, serta komisi I DPRD Sulteng. Sambil menunggu surat dari sekwan, kita minta forum dan mahasiswa untuk berkomunikasi dengan bupati,” jelas dia.

“KALAU bupati tetap tidak mau, maka kita pertanyakan ini ada apa?, Kalau memang pak bupati tidak setuju, disampaikan ketidaksetujuannya itu. Masalahnya apa?. Kita harus lihat kondisi real di Donggala ini seperti apa? Keinginan teman-teman Donggala Utara ini kan murni keinginan masyarakat,” tutur politisi PAN tersebut.

Secara pribadi dia mengungkapkan sangat setuju dengan pemekaran Donggala Utara karena menyangkut masalah pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya harap ini tidak berlarut-larut mengingat kita dalam momen pilkada, jangan sampai masyarakat terprovokasi dan menghambat proses pilkada. Kita tidak menginginkan hanya karena masalah ini timbul masalah-masalah baru yang dapat menggangu keamanan diwilayah Donggala Utara,” ujarnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: