Bawaslu Serukan Lawan Politik Uang

KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah membangun gerakan bersama melawan politik uang di Pilkada serentak di daerah ini. Kekuatan menolak politik uang itu dibangun bersama mahasiswa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

“Kelihatannya cara ini saja yang bisa dilakukan supaya praktik politik uang bisa dicegah. Yang kita lakukan adalah langkah-langkah pencegahan,” ungkap Ratna Dewi Pettalolo kepada Metrosulawesi, pekan lalu.

Dia menjelaskan, simpul mahasiswa dimanfaatkan melalui gerakan bersama menolak praktik-praktik kotor politik uang. Mahasiswa yang dianggap sumber daya terpelajar yang diharapkan berperan dalam mencegah terjadinya politik uang pada Pilkada serentak 2015.

“Perguruan tinggi tidak bisa lagi seperti menjadi menara gading. Harus turun ‘Ayo datang ke basis-basis konstituen beri pendidikan politik’. Begitu juga peran tokoh agama dan tokoh masyarakat,” tegas Ratna Dewi Pettalolo yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad) Palu.

Bawaslu, kata dia terus berupaya mengajak mahasiswa, tokoh masyarakat dan tokoh agama agar masuk dalam barisan gerakan menolak politik uang. Sebagai langkah awal sosialisasi dilakansakan di daerah yang akan menggelar pilkada kabupaten kota.

“Kita baru laksanakan di Kota Palu. Nanti akan dilakukan di semua kabupaten yang menggelar pilkada, seperti Poso Banggai, dan Morowali Utara,” katanya.

Menurutnya, polirik uang bisa terjadi karena dua kepentingan yang bertemu yakni kepentingan pemberi mempengaruhi pemilih dan pemilih yang menginginkan uang. Ditambah lagi, kata dia karena faktor kemiskinan, sikap pragmatis dan belum menjadi pemilih cerdas.

“Tapi, mahasiswa saya anggap tidak seperti itu karena mereka adalah sumber daya terpelajar. Jika sekian ribu mahasiswa, sudah komitmen menolak maka tidak terjadi politik uang di kalangan mahasiswa,” ujarnya.

Selain mahasiswa, tokoh agama juga dianggap memiliki cara pandang terhadap pilkada, termasuk dalam hal politik uang. Harus disampaikan kepada masyarakat bahwa hak pilih adalah hak mutlak yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun.

Kepada pasangan calon dan tim masing-masing, dia mengingatkan bahwa politik uang adalah tindak pidana. Pasangan calon yang terbukti melakukan politik bisa dibatalkan sebagai peserta di pilkada.

Sebelumnya diberitakan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nisbah mengatakan pemilihan kepala daerah serentak masih menyisakan sejumlah kelemahan di antaranya politik uang dan ketegangan yang berujung pada konflik internal partai politik.

“Politik uang dalam bentuk ongkos perahu yang diberikan pasangan calon kepada partai politik yang berhak mencalonkan. Politik uang ini tidak secara kasat mata karena terjadi secara diam-diam,” katanya pada seminar umum dan sosialisasi pemilihan gubernur dan wali kota Palu di Palu, Sabtu (26/9/2015).

Menurut Nisbah, politik uang ibarat kentut dapat dicium aromanya tetapi tidak dapat dilihat bentuknya.

“KPU bisa memberikan sanksi kalau tertangkap tangan,” katanya.

Kampanye Hitam

Selain soal politik uang, hal yang menjadi perhatian serius Bawaslu Sulteng adalah kampanye hitam, khususnya di media sosial (medsos). Saling menjatuhkan di medos tidak sejalan dengan pakta integritas yang telah ditandatangani oleh pasangan calon.

Ratna Dewi Pettalolo mengakui lembaganya kesulitan mengawasi pemilik akun yang berkampanye di medos. Apalagi, kata dia jika pasangan calon tidak mendaftarkan nama akun ke KPU setempat.

“Kita mengawasi tapi kesulitan mendeteksi pemiluk akun,” katanya.

Oleh karena itu, diharapkan peran masyarakat melaporkan jika terjadi kampanye hitam di dunia maya tersebut. Akun-akun pribadi yang memuat indikasi kampanye hitam bisa dilaporkan ke Panwas.

“Jika tidak kena pidana kampanye, bisa pidana umum. Bisa jadi penghinaan, merusak nama baik,” tegasnya.

Dia juga berharap, semua pasangan calon dan timnya menyajikan persaingan secara santun dan tidak terpancing saling menjatuhkan. Bahkan, kata dia pasangan calon bisa menyampaikan keunggulan calon pesaingnya, bukan malah menjelek-jelekkan.