Ancaman Kebakaran Hutan Sulteng Tinggi

PALU-Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), Sudaryatna mengatakan ancaman kebakaran hutan di Sulawesi Tengah pada musim kemarau ini sangat besar sehingga perlu mendapat perhatian semua pihak.

“Kasus kebakaran hutan yang melanda beberapa daerah di Tanah Air, termasuk di Sulteng, haruslah mendapat tanggapan serius dari pemerintah dan masyarakat,” katanya di Palu, Senin, menanggapi kabut asap kebakaran hutan yang menyelimuti langit Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong beberapa hari terakhir ini.

Ia mengatakan kebakaran hutan bukan hanya terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga di Sulteng, meski hanya beberapa titik kebakaran, termasuk dalam kawasan TNLL.

Beberapa waktu lalu, katanya, terjadi kebakaran lahan dan hutan di Kawasan Taman Nasional di wilayah I (Kecamatan Gumbasa dan Kulawi) dan Wilayah III (Kecamatan Lore Selatan dan Tengah).

“Untung luasnya tidak terlalu besar karena cepat diatasi sehingga apinya tidak meluas,” kata Sudaryatna.

Seperti yang terjadi di Desa Sedoa, Sangira, Watumaeta dan Besoa di Kabupaten Poso, api berhasil dipadamkan meski hanya dengan cara manual.

“Di wilayah Sangira, saya sendiri ikut memadamkan api bersama para petugas mitra Polhut dan dibantu masyarakat setempat,” katanya.

Api berasal dari puntung rokok yang dibuang warga secara sembarangan dan ada juga penggembala ternak yang sengaja membakar padang rumput.

“Mereka membakar padang rumput dengan harapan nantinya akan tumbuh rumput baru untuk tempat menggemnalakn ternak. Para oknum masyarakat yang sengaja melakukan tindakan tak terpuji sudah di tindak dan dibina oleh pemerintah desa dan lembaga adat setempat,” ujarnya.

Tetapi, jika terbukti melakukan tindakan serupa, maka yang bersangkutan akan dihadapkan ke lembaga penegak hukum.

Itu berlaku untuk semua pelanggaran, termasuk merusak hutan, mencuri hasil hutan dan membuka areal kebun di dalam kawasan.

Selama dua tahun terakhir ini, sudah ada beberapa warga yang tidak bisa lagi dibina, akhirnya diproses hukum dan dipenjara.

“Kalau masih bisa dibina, maka hanya diperhadapkan pada hukum adat setempat. Hal itu sudah dilakukan di beberapa desa di wilayah Kabupaten Sigi dan Poso,” katanya.

Mereka ditindak secara adat dengan diharuskan membayar sejumlah uang kepada lembaga adat dan juga wajib untuk bersama-sama dengan pihak TNLL melakukan rehabilitasi lahan yang sudah dirusak atau dijadikan kebun.

“Tapi khusus mereka yang memang benar-benar tidak bisa dibina lagi oleh aparat desa dan lembaga adat, maka satu-satunya cara untuk membuat efek jerah diseret ke pengadilan,” tegas Sudaryatna.ANT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: