AMPDU Tuntut Donggala Utara Segera Dimekarkan

Kasman Lasa Diberi Batas Waktu Tiga Hari

Palu, – Puluhan massa yang menamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Donggala Utara  (AMPDU), Senin (14/9/2015) menggelar aksi demo di depan kantor gubernur, untuk mendesak agar pemerintah provinsi segera menandatangani surat rekomendasi pemekaran Kabupaten Donggala Utara dari Bupati Donggala, Kasman Lassa. Massa juga mendesak DPRD Sulteng untuk segera mengeluarkan rekomendasi pemekaran Kabupaten Donggala Utara.

Koordinator Aksi, Karim dalam orasinya menyampaikan dua syarat yang harus dipenuhi untuk pemekaran, yaitu syarat administrasi dan syarat dasar undang-undang Nomor 23 tahun 2014.

Menurut Karim, secara administrasi Donggala Utara sangat layak dan telah terpenuhi berdasarkan kajian akademisi Universitas Tadulako (Untad) yang mengacu pada UU No 32 tahun 2004, PP 78 tahun 2007 dan UU No 23 tahun 2014 tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Secara syarat dasar Donggala Utara mengalami kendala, karena bupati Donggala tidak mau menandatangani surat rekomendasi pembentukan DOB Donggala Utara,” tambahnya.

Salah satu orator juga mengancam, jika gubernur tidak memberikan kepastian soal pemekaran itu, akan memboikot Pemilihan Umum (Pemilu) di daerah Donggala Utara, yang akan dilaksanakan serentak akhir tahun ini.

“Ingat, Pilkada Gubernur di ujung mata. Jika gubernur tidak memberikan kepastian maka kami akan memboikot pemilu nanti. Sebaiknya kami Golput saja, meski darah taruhannya.”tegasnya.

Sementara, anggota DPRD Provinsi, Rusli Dg Palabi yang menemui para pendemo mengatakan, pemekaran adalah satu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Dia mengajak para pendemo untuk memperjuangkan aspirasi namun tetap harus menjaga keamanan. Apa lagi saat ini kata dia, Sulteng sedang menghadapi hajatan nasional yaitu Sail Tomini.

Hal senada disampaikan anggota DPRD lainya, Ismail Yunus, yang mengatakan berdasarkan dokumen yang sudah masuk sudah tidak alasan bagi Bupati Donggala, Kasman Lassa untuk tidak menyetujui rencana pemekaran. Karena rencana pemekaran Donggala Utara masih sebatas usulan, jadi merupakan hal yang harus dipenuhi bupati selaku pemerintah Kabupaten Donggala.

“Kami dari DPRD Provinsi bersama-sama dengan mahasiswa juga akan mencoba mendesak bupati untuk segera menandatangani nota persetujuan bersama, agar usulan pemekaran itu bisa berlanjut pada proses selanjutnya,” kata Yunus

Dia menambahkan, pemekaran itu penting agar kebutuhan masyarakat bisa terakomodir. Lapangan pekerjaan bisa terbuka, dan roda perekonomian bisa berjalan dengan baik. Tujuan pemekaran itu agar masyarakat bisa sejahtera.

“Saya berharap, pemerintah provinsi mendukung perjuangan pemekaran Donggala Utara. Mari kita satukan presepsi untuk bersama-sama mendesak Bupati Donggala agar segera mengeluarkan rekomendasi usulan pemekaran kabupaten Donggala Utara,” tutupnya.

Sementara itu, Andi S Parampasi yang mewakili Pemprov Sulteng menjelaskan, pada dasarnya Pemprov Sulteng mendukung sepenuhnya usulan pemekaran Donggala Utara. Hal itu dibuktikan dengan mengirim utusan untuk mengkaji dan merespon usulan pemekaran tersebut. Dia berjanji akan segera meneliti segala Peratuaran terkait pemekaran berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2007.

“Kalau sudah memenuhi persyaratan, kenapa tidak kita mekarkan,” tegasnya(ms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: