Banyak Proyek Bermasalah di Morowali Utara

Kolonodale,– Sejumlah proyek pemerintah di Kabupaten Morowali Utara selama ini dikerjakan asal-asalan. Bahkan, terkesan dikerjakan tidak mempertimbangkan kondisi alam, lingkungan maupun keberadaan masyarakat sekitar.

Hal itu disampaikan Sekwan dihadapan Badan Anggaran DPRD Morut terhadap pandangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Morut tahun anggaran 2014.

“Masih banyak proyek dikerjakan tidak tepat waktu dan dibayarkan tidak sesuai volume, serta masih terdapat aparatur/unit yang bekerja tidak profesional tidak obyektif dan cenderung KKN,” kata Sekretaris Dewan Morut Djira belum lama ini.

Sekwan juga mengaku, beberapa proyek yang telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah adalah proyek yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

“Pengawasan internal , pada SKPD masih lemah, proyek dikerjakan tidak sesuai perencanaan, proyek dikerjakan tidak sesuai kebutuhan, tidak prioritas dan kurang bermanfaat,” katanya.

Sidang paripurna DPRD Morowali Utara. (Foto : Alekson Weao)

Sidang paripurna DPRD Morowali Utara. (Foto : Alekson Weao)

Sehingga hal itu menjadi perhatian serius Badan Anggaran DPRD Morut. Proyek-proyek yang dianggap bermasalah yang telah menjadi sorotan itu adalah proyek reklamasi pantai Kolonodale, proyek ruas jalan Pam – Korololama, proyek ruas Jalan Korololama, ruas jalan Mondowe – Tiu, pengadaan lampu jalan Tompira – Gandaganda, pengadaan lampu jalan dalam kota Kolonodale, proyek rehabilitasi Kantor Bupati, Masjid Kantor Bupati dan Bidan Kit.
Secara umum, Djira mengaku, permasalahan seperti perencanaan kegiatan belum optimal dan tidak konfrehensif. Masih terdapat kecenderungan pemborosan dalam penganggaran kegitan perjalanan dinas dan kegiatan non fisik lainnya.

Begitu juga pengalokasian anggaran pada beberapa program kegiatan tidak taat pada asas manfaat skala prioritas dan kepatutan. Apalagi Morut sebagai daerah otonom baru dimana inventarisasi barang dan asset serta pemanfaatan belum tertib.

Sehingga, jika diperhatikan realisasi PenKolonodale, Metrosulawesi.com – Sejumlah proyek pemerintah di Kabupaten Morowali Utara selama ini dikerjakan asal-asalan. Bahkan, terkesan dikerjakan tidak mempertimbangkan kondisi alam, lingkungan maupun keberadaan masyarakat sekitar.

Hal itu disampaikan Sekwan dihadapan Badan Anggaran DPRD Morut terhadap pandangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Morut tahun anggaran 2014.

“Masih banyak proyek dikerjakan tidak tepat waktu dan dibayarkan tidak sesuai volume, serta masih terdapat aparatur/unit yang bekerja tidak profesional tidak obyektif dan cenderung KKN,” kata Sekretaris Dewan Morut Djira belum lama ini.

Sekwan juga mengaku, beberapa proyek yang telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah adalah proyek yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

“Pengawasan internal , pada SKPD masih lemah, proyek dikerjakan tidak sesuai perencanaan, proyek dikerjakan tidak sesuai kebutuhan, tidak prioritas dan kurang bermanfaat,” katanya.

Sidang paripurna DPRD Morowali Utara. (Foto : Alekson Weao)

Sidang paripurna DPRD Morowali Utara. (Foto : Alekson Weao)

Sehingga hal itu menjadi perhatian serius Badan Anggaran DPRD Morut. Proyek-proyek yang dianggap bermasalah yang telah menjadi sorotan itu adalah proyek reklamasi pantai Kolonodale, proyek ruas jalan Pam – Korololama, proyek ruas Jalan Korololama, ruas jalan Mondowe – Tiu, pengadaan lampu jalan Tompira – Gandaganda, pengadaan lampu jalan dalam kota Kolonodale, proyek rehabilitasi Kantor Bupati, Masjid Kantor Bupati dan Bidan Kit.
Secara umum, Djira mengaku, permasalahan seperti perencanaan kegiatan belum optimal dan tidak konfrehensif. Masih terdapat kecenderungan pemborosan dalam penganggaran kegitan perjalanan dinas dan kegiatan non fisik lainnya.

Begitu juga pengalokasian anggaran pada beberapa program kegiatan tidak taat pada asas manfaat skala prioritas dan kepatutan. Apalagi Morut sebagai daerah otonom baru dimana inventarisasi barang dan asset serta pemanfaatan belum tertib.

Sehingga, jika diperhatikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Morut tahun 2014 yang mencapai 153 persen dari target yang ditetapkan. Namun Badan Anggaran DPRD Morut tetap menyoroti target PAD yang terlalu rendah dibanding dengan potensi yang ada.

Dimana realisasi PAD Morut pada tahun 2014 sebesar Rp.516.779.813.162 dari target pendapatan sebesar Rp. 517.944.558.826. Sementara realisasi PAD sebesar Rp. 40.673.134.304,- dari target sebesar Rp. 26.567.949.545,- pendapatan transfer sebesar Rp. 472.078.378.858,- dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 4.028.300.000,- dari target Rp. 12.375.000.000.
dapatan Asli Daerah (PAD) Morut tahun 2014 yang mencapai 153 persen dari target yang ditetapkan. Namun Badan Anggaran DPRD Morut tetap menyoroti target PAD yang terlalu rendah dibanding dengan potensi yang ada.

Dimana realisasi PAD Morut pada tahun 2014 sebesar Rp.516.779.813.162 dari target pendapatan sebesar Rp. 517.944.558.826. Sementara realisasi PAD sebesar Rp. 40.673.134.304,- dari target sebesar Rp. 26.567.949.545,- pendapatan transfer sebesar Rp. 472.078.378.858,- dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 4.028.300.000,- dari target Rp. 12.375.000.000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: