Pejabat Pemda Poso Jadi Terdakwa

Inspektorat Akan Segera Keluarkan Surat Pemecatan

Poso, – Inspektorat Pemda Poso akan memproses kelalaian seorang pejabat eselon IV B, yang mejabat Kepala Seksi Pungutan Iuran Kehutanan pada Dinas Kehutanan Poso yang sedang berstatus terdakwa. Yang bersangkutan kini terancam akan dinonjobkan dari jabatannya.

Menurut Kepala Inspektorat Pemda Poso Rama Tandawuya yang bersangkutan telah menjalani penahanan oleh Kejaksaan Poso, dan telah berstatus sebagai terdakwa, dari dugaan kasus pemberian perijinan kayu ebony pada Desember 2014 yang lalu.

”Saya telah menghubungi Kantor Kehutanan Poso, untuk segera menindak lanjuti yang bersangkutan, dan jika terbukti kami akan menonjobkan pejabat tersebut dari jabatannya. Meskipun pejabat itu belum lama dilantik sebagai Kepala Seksi,” jelas Rama Tandawuya, di ruang kerjanya belum lama ini.

Kata dia, persoalan itu telah dilaporkan kepada Plh Bupati Poso Sin Songgo untuk meminta arahan kebijakan selanjutnya terhadap yang bersangkutan itu. Pejabat senior Bawasda dan Inspektorat itu juga mengaku terkejut yang bersangkutan dilantik sebagai kepala seksi.

”Saya juga terkejut ada yang bersangkutan dilantik saat itu, padahal dalam rapat baperjakat, tidak ada disebut dirinya namun saat pelantikan terselip namannya itu,” tuturnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Humas Pengadilan Negeri Poso Suhendra mengakui, bahwa yang bersangkutan akan disidangkan dengan agenda mendengarkan saksi. “Dia (insial BL) akan kami sidangkan,” kata Suherman.

Dimana jika sebelumnya dirinya dalam keterangannya menyampaikan, bahwa yang bersangkutan terurai sebagai terdakwa dengan dugaan terlibat dalam pemberian izin kayu.

“Iya benar, (insial BL) terurai sebagai terdakwa, terlibat dalam pemberian izin, dalam sidang Selasa 8 September kemarin dimana insial BL telah menjalani sebanyak 3 kali sidang dan akan seterus sampai pada putusan,” katanya menambahkan.

Lebih jauh, Suherman berkata, dimana persidangan terdakwa, yakni sidang pertama pada Selasa 25 Agustus dengan agenda pembuktian terdakwa, dan sidang kedua pada Selasa 2 September sidang agenda mendengarkan saksi dan 8 September masih mendengarkan saksi.

Sesuai pembacaan dakwaan insial BL dikenai 3 pasal, yakni pasal 104, pasal 83 ayat 1 huruf b junto pasal 12 huruf b dan Pasal 88 ayat 1 huruf a junto pasal 16, Undang-undang no 18 tahun 2013 tentang pencegahan, pemberantasan dan pengrusakan hutan, (P3H).

Sempat Dilantik Jadi Kepala Seksi

Praktisi Hukum, Azriadi Bachri Malewa mengaku sangat keliru jika ada yang menjadi terdakwa dilantik sebagai Kepala Seksi. Sebab, kata Azriadi terdakwa tersebut tidak akan fokus didalam pekerjaannya dan jabatannya, sebab dia akan sibuk dengan urusan persidangan dan penyelesaian kasus hukumnya.

”Astaga, mengapa terdakwa dilantik menjadi Kepala Seksi, inikan sangat menggangu jabatan dan tugasnya , sebab dirinya itu tidak akan fokus karna masih dalam persidangan lanjutan,” ujarnya.

Dirinya juga meminta agar pejabat Bupati Poso untuk meninjau kembali pelantikan terhadap terdakwa. Sebab menurutnya, dalam tujuan pembangunan harus mengutamakan pembersihan pejabat yang melanggar hukum. “Nah, ini harus perlu tindakan profesional ditingkat elit pejabat yang terlibat kasus hukum jangan diberikan jabatan,” pungkasnya.(ms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: