Pemerintah Harus Tuntaskan Batas Desa

SULTENG POST- Pemerintah Kabupaten Banggai diminta menyelesaikan seluruh persoalan tapal batas desa, sebab masalah tersebut tak pernah tuntas.

Pemerhati sosial Hidayat Monoarfa kepada media ini Selasa lalu mengatakan, dari amatannya dilapangan, ternyata masih cukup banyak masalah tapal batas desa yang menggantung atau tidak tuntas. Apalagi banyak masalah kata dia, muncul setelah pemekaran desa, dan peraturan daerah yang menjadi rujukan desa-desa tersebut, tidak mengatur secara detail batas desa, terutama titik koordinatnya.

Masalah sering muncul kata dia, ketika ada investasi masuk. Sebab rata-rata desa hanya memiliki batas desa di kawasan pemukiman atau tanah pekarangan, sementara di daerah belakang desa hingga kawasan perkebunan, persawahan atau hutan, sudah tak jelas tapal batasnya. Akibatnya, ketika muncul investasi yang ingin memanfaatkan kawasan tertentu desa, biasanya baru muncul persoalan batas. Kasus seperti ini kata dia, banyak terjadi di kawasan Batui dan Batui Selatan serta Moilong yang saat ini menjadi areal incaran perusahaan migas.

Ia berharap agar pemerintah bisa menyelesaikan masalah tersebut, sehingga peta konflik di pedesaan tidak berkembang jauh. “Jangan sampai seolah-olah konflik batas desa muncul karena investasi, padahal masalah sesungguhnya adalah batas desa yang memang tidak tuntas diurus pemerintah daerah,” ujar mantan anggota DPRD Banggai itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: