Legislator Soroti Pembakaran Kebun Warga oleh Petugas Kehutanan

Masuk Kawasan TNLL

Sigi- Anggota DPRD Sigi menyoroti tindakan oknum petugas kehutanan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang diduga secara sengaja membakar perkebunan masyarakat di kawasan TNLL, di Dusun Olu, Desa Onu Kecamatan Lindu tanpa ada konfirmasi.

Menurut anngota DPRD Sigi, Yusuf Edison, meskipun lahan perkebunan yang dibuka oleh warga tersebut masuk dalam kawasan TNLL yang artinya telah melanggar peraturan pemerintah, seharusnya petugas kehutanan menyampaikan peringatan dan mengkonfirmasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan dengan membakar perkebunan tersebut.

Yusuf Edision sangat menyayangkan atas kajadian itu, dia menilai oknum petugas kehutanan TNLL telah bersikap semena-mena pada masyarakat, yang seharusnya bisa bersikap arif bila masyarakat memang dinyatakan bersalah.

“Kalau memang masyarakat bersalah setidaknya perlu dikomunikasikan dulu, bagaimana solusinya agar tidak saling merasa dirugikan, bukan seenaknya membakar kebun masyarakat, apalagi polisi hutan itu datang dengan membawa senjata,” kata Yusuf, Senin (13/7).

Pembakaran lahan perkebunan tanpa sepengetahuan masyarakat tersebut, kata anggota DPRD yang terpilih dari dapil Kulawi ini, sebenarnya sudah melanggar hukum dan sudah pasti masyarakat marah atas pembakaran lahan perkebunan tanpa mengetahui letak kesalahan yang dilakukan.

Kejadian ini berlangsung dua pekan lalu. Masyarakat yang merasa dirugikan telah melapor ke pemerintah desa setempat, namun belum ada tindakan. Akhirnya masyarakat melapor ke anggota DPRD Sigi dari dapil wilayah Kulawi.

Ia mengatakan, terkait hal ini akan memanggil Balai Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) Sulawesi Tengah dan sejumlah instansi terkait untuk dilakukan dengar pendapat (hearing).

“Dengan kejadian tersebut, Selasa (14/7), kita akan memanggil pihak TNLL, Satpol PP, Dinas kehutanan Sigi, Kesbangpol serta beberapa SKPD terkait, karena persoalan ini tidak bisa dibiarkan, sebab kita tidak menginginkan hal tersebut akan menjadi melebar, inilah yang kita harapkan sehingga pemerintah lebih bijak dan arif dalam bersikap sehingga tidak berbenturan dengan masyarakat,” tegasnya.(ms)