Sulawesi Tengah Termiskin di Pulau Sulawesi

PALU – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sulteng tentang Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Tengah atas penilaian Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2014 telah memutuskan dan memberikan beberapa catatan strategis dan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti demi perbaikan daerah Sulteng ke depan.

Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD Propinsi Sulawesi Tengah tersebut dituangkan dalam Laporan Panitia Khusus (Pansus) dan dibacakan oleh Lucky Semen, SE dihadapan Sidang Paripurna (13/5/2015) malam sebagai satu kesatuan dalam SK DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.

Proses penyusunan Laporan Catatan Strategis dan Rekomendasi Pansus LKPJ dilaksanakan selama sebulan. Dimulai dari pelaksanaan Uji Petik atau kunjungan langsung ke lapangan, berkoordinasi dengam BAPPEDA di 5 kabupaten kaitannya dengan Program Unggulan Bedah Kampung, melakukan wawancara langsung dengan warga masyarakat, serta meninjau beberapa proyek di lapangan.

Berdasarkan fakta temuan lapangan yang tertuang dalam Catatan Strategis, DPRD Propinsi Sulawesi Tengah menilai masih banyak yang harus dibenahi oleh Gubernur dalam mengurus Sulawesi Tengah.

“Salah satu yang paling mendasar adalah sistem managemen pemerintahan kaitannya dengan pola perencanaan pembangunan, koordinasi lintas SKPD, ketepatan program serta efisiensi pengelolaan anggaran,” kata Lucky Semen membacakan rekomendasi DPRD Sulawesi Tengah.

Keseluruhan dari hal tersebut bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Dimana, akhir dari semua yang dikerjakan oleh pemerintah daerah titik sumbunya ada di masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan laporan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng ke publik bahwa pada tahun 2014 angka kemiskinan di Sulteng merupakan tertinggi di Sulawesi. Dari hampir 3 juta penduduk Sulteng, masih terdapat 387.070 jiwa atau 13,61 persen hidup dalam keadaan miskin.

Masih tingginya angka kemiskinan ini dikarena adanya kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Tingkat pendapatan dan beban pengeluaran masyarakat tidak sebanding. Situasi ini masih lekat dikehidupan rumah tangga warga kita yang miskin.

Dengan demikian DPRD Propinsi Sulawesi Tengah menilai hal tersebut tidak sinkron dengan visi misi gubernur yakni sejajar dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Di samping itu, Indeks Pembangunan Manusia Sulawei Tengah masih rendah, berada di urutan 23 secara nasional dan urutan lima di Sulawesi.

Karena itu DPRD Propinsi Sulawesi Tengah merekomendasikan kepada gubernur untuk perlu melakukan upaya serius dalam mengentaskan kemiskinan dengan program yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara luas, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulteng.

“Selain itu, pemerintah propinsi Sulawesi Tengah juga harus melakukan langkah-langkah terukur untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menekan angka kemiskinan secara signifikan,” tegas Lucky Semen.(kabarselebes)