Rilis Aji Palu: Dialog Indeks Kemerdekaan Pers

INDEKS Kemerdekaan Pers Indonesia berada dalam posisi ‘agak bebas’; baik pada bidang/ dimensi hukum, politik maupun ekonomi. Posisi ‘agak bebas’ terutama terjadi karena dalam ‘kebebasan dari negara’ relatief terlembaga namun persoalan ‘akses’ sejumlah komunitas terhadap media masih buruk atau bahkan buruk sekali. Di samping itu sejumlah aspek kemerdekaan pers terutama yang berkaitan dengan independensi media dari kepentingan kelompok kuat dan tata kelola perusahaan termasuk kesejahteraan wartawan masih problematis. Problem-problem ini berhadapan dengan profesionalisme wartawan, etika pers yang kualitasnya rendah. Kecendrungan ini tercermin pula pada perbandingan antara lingkungan bidang politik ekonomi dan hukum dimana lingkungan bidang politik paling baik.
Keragaman merupakan salah satu prinsip utama dari Kemerdekaan Pers. Namun, persoalan ini masih dihadapi sejumlah kendala. Penelitian IKP 2016 menunjukkan persepsi ahli-ahli dari daerah yang cenderung berpendapat bahwa keanekargaman kepemilikan media cukup baik. Namun tidak serta merta terjadi keanekaragaman perspektif. Media belum menjadi ‘Voice of the voiceless’.Seperti yang tercantum dalam undang-undang Penyiaran No. 32/2002 perusahaan media hanya dapat boleh memiliki stasiun TV/Radio beroperasi di satu kota. Namun dalam prakteknya pemilik stasiun siaran mensiasati peraturan dengan membentuk holding company. Dengan begitu mereka bisa memiliki lebih dari satu stasiun pada satu tempat. Dalihnya setiap stasiun dikelola oleh perusahaan yang berbeda; padahal perusahaan-perusahaan, Independensi redaksi merupakan salah satu persoalan yang paling dirasakan.Sebagai contoh munculnya Tekanan tekanan dari pemilik kepada redaksi yang seringkali mengakibatkan sulitnya menghasilkan keragaman dalam berita. Pemimpin Redaksi kerap tidak bisa menghindari tekanan dari pemilik media terutama karena kepentingan politik. Penerapan kode etik jurnalisme dan profesionalisme bagaikan dua sisi dalam satu mata uang.
“Indeks kemerdekaan pers di sulawesi tengah sendiri,bisa kita lihat untuk tahun 2016,dari hasil penelitian berada di posisi ke 15 atau berada pada angka 61,44.meski berada di posisi yang baik.namun tidak menutup kemungkinan buruk dalam konteks kemerdekaan karena masih tertinggal dari beberapa provindi provinsi lain. Selama proses penelitian IKP ini ditemukan bahwa penerapan etik jurnalisme masih menghadapi tantangan yang serius ,sebagai contoh Kerjasama Pemda vs kebijakan redaksi. Banyak kerjasama yang dilakukan mengalami penyimpangan seperti kerjasama ’advertorial’ yang mempengaruhi kebijakan redaksi ..”jelas ketua Aji Palu, Muh Iqbal.
Diharapkan dengan di gelarnya diskusi mengenai Indeks Kemerdekaan Pers ini dapat Memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat pentingnya penegakan kemerdekaan pers sebagai pilar penting dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang demokratis.Selain itu juga dapat memperbaiki indeks kemerdekaan pers khususnya di Sulawesi Tengah.
Dalam Diskusi Aji Kota Palu menghadirkan pembicara Dr Rahmat Bakri SH MH, (Penelititi IKP di Sulteng),Dr Aminudin Kasim SH MH (akademisi) dan Yekthi Hesthi .M AJI Indonesia .dengan mengundang berbagai Jurnalis media cetak, online, televisi, radio, dan reporter warga Lembaga Penerbitan Mahasiswa Aktivis Masyarakat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: