Libu Perempuan: Sengketa HGU Jangan Hanya Surat

PALU, beritapalu.NET | Direktur Perkumpulan Lingkar Belajar Untuk Perempuan (Libu Perempuan), Dewi Rana menekankan penyelesaian sengketa izin hak guna usaha (HGU) di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, jangan hanya sebatas surat penjelasan status.

“Sejak dulu, petani dan organisasi kemasyarakat yang memperjuangkan lahan di Desa Bohotokong hanya diberikan janji-janji oleh BPN,” katanya di Palu, Minggu (11/12/2016)

Kata Dewi, persoalan di Desa Bohotokong intinya soal distribusi yang adil dari sumber-sumber agraria, tapi kenyataan yang membuktikan bahwa keinginan petani itu tidak terjadi.

Bagi Dewi, selama perjuangan petani menuntut hak mereka, selama itu pula periode kriminalisasi dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat hukum setempat yang berkongsi dengan pengusaha pemilik HGU.

Akibat dari konflik berkepanjangan itu, kriminalisasi juga ikut terjadi di dalamnya, terbukti sejak tahun 2000 hingga 2016, tercatat 23 petani ditangkap oleh aparat hukum setempat.

Dewi menuturkan kasus intimidasi dan kriminalisasi terkahir, terjadi Senin, (30/12/2016) di Desa Bohotokong sekira jam 09.45 wita. Tiga orang anggota Polisi berpakaian preman dan hanya menggunakan celana pendek, mendobrak rumah Tante Mili untuk mencari Korban Apet Madili (40). Apet yang ditemukan di belakang rumah, kemudian digiring dan dipaksa naik ke mobil Avansa berwarna merah, yang saat itu dalam posisi mesin yang masih hidup.

Polisi tersebut menangkap Apet tanpa memberikan penjelasan dan memperlihatkan surat perintah penangkapan. Belakangan diketahui mereka dari Polsek Bunta dibawahi Kepolisian Resort Banggai.

Kasus Apet Madili kata Dewi, hanya satu dari sekian kasus kriminalisasi di Desa Bahotokong yang masuk dalam catatan organisasi yang mendapingi masyarakat setempat. Perkumpulan Bantaya misalnya sejak 4 April 1991 hingga hari ini, telah mencatat, puluhan kasus teror dan intimidasi dilakukan.

“Sejumlah kasus yang terjadi adalah pelecehan dan intimidasi kepada perempuan, dan itu sangat melanggar hak asasi manusia (HAM),” tutup Dewi.

Sebelumnya BPN Sulteng, Senin (5/12/2016) telah mengeluarkan tiga buah surat dengan perihal yang sama yakni penjelasan status HGU di Desa Bangketa, Kecamatan Nuhon serta Desa Bohotokong dan Desa Tomeang di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Surat nomor 1222/72/XII/2016 ditujukan kepada Aliansi untuk petani Banggai dengan tembusa Polda Sulteng dan Polres Banggai.

Salah satu poin dari surat itu yakni terhadap permohonan perpanjangan HGU dari 9 bidang tersebut, apabila telah ditelantarkan dan tidak diperpanjang lagi kembali menjadi tanah Negara. Jika dilapangan secara fisik dikuasi oleh masyarakat, setelah dilakukan inventarisasi akan dimasukan ke dalam tanah objek reforma agraria (TORA).beritapalu.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: