Penyegelan Reklamasi, CRC Sebut Ombudsman Sulteng Lampaui Kewenangan

PALU, | Celebes Research Center (CRC), sebuah lembaga yang peduli terhadap pembangunan Sulteng menyebut, langkah Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulteng yang menyegel aktivitas reklamasi di Teluk Palu merupakan langkah yang melampaui kewenanganya.

Direktur CRC, Daniel Lasimpo dalam releasenya yang disampaikan ke redaksi beritapalu.NET, Minggu (6/11/2016) sangat menyayangkan sikap yang diambil ORI Sulteng tersebut. Ironisnya katanya, ORI Sutleng juga membuat release ke media cetak dan bahkan memposting dalam akun medias sosialnya, seolah langkah itu benar, padahal menurutnya tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 3 UU Nomor 37/2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Daniel menyebutkan, pemasangan papan pengumuman yang hanya mengutip salah satu pasal di Perda RTRW Kota Palu tanpa menyertakan pasal lainnya, dapat menimbulkan asumsi dan opini negatif masyarakat.

“Padahal saat ini sudah ada Surat Moratorium dari Walikota dan masih menunggu penyidikan terkait kelengkapan dokumen reklamasi,” terangnya.

Anehnya kata Daniel, pada papan itu tidak dicantumkan logo Pemkot Palu walau isinya mengutip Perda RTRW Kota Palu, yang ada hanya logo Kementerian, Penyidik PPNS dan Pemprov Sulteng.

Ia mengungkit kembali histori perjalanan reklamasi Teluk Palu ketika ORI Sulteng memanggil Perusda Kota Palu sebagai pelaksana reklamasi untuk mengklarifikasi dokumen terkait reklamasi tersebut.

“Naman dalam perjalanannya, secara sepihak sudah langsung memvonis bahwa reklamasi tersebut salah prosedur, padahal Polda dan Penyidik PPNS belum mengambil kesimpulan terkait penyelidikan yang sedang dilakukan,” jelasnya.

Ia menegaskan, terkait dokumen yang dimiliki Perusda dan mitranya, menurutnya semua sudah memenuhi persyaratan sesuai Perpres No.122/2012 tentang Reklamasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Tak hanya itu, sesuai Permen Lingkungan Hidup Nomor 8/2013, Pemkot Palu melalaui Badan Lingkungan Hidup (BLH) telah mengumunkan soal rencana pemberian izin lingkungan dan izin pelaksanaan reklamasi dan meminta masukan kepada semua pihak untukmemberi saran dan masukan.

“Tadi tidak ada satu pun pihak termasuk Ombudsman yang komplain. Sehingga Pemkot menerbitkan izin yang dimaksud,” imbuhnya.

Terkait wacana penolakan masyarakat yang menjadi dasar penutupan reklamasi itu, Daniel menegaskan, penolakan itu murni bukan oleh masyarakat yang terdampak langsung dari aktivitas reklamasi tersebut seperti di Lere dan Silae. Kecuali katanya di Kelurahan Talise, penolakan itu pun oleh oknum pemilik lahan garam yang hingga saat ini belum laku terjual lahannya.

Dari data yang berhasil dikumpulkan CRC, terungkap bahwa lima perusahaan pelaksana reklamasi yang menjadi mitra kerja Perusda Kota Palu bukan merupakan proyek swasta murni. Itu dibuktikan dengan kepemilikan saham hingga 10 persen Perusda Kota Palu dari seluruh areal yang direklamasi.

Beum lagi katanya komitmen yang sudah dibuat dengan pengan pengembang dan masyarakat sektiar lokasi proyek seperti pedagang di sepanjang areal reklamasi akan dilokalisir dalam kawasan berkonsep pujasera, penyaiapn 5 persen ruang terbuka hijau, membangun fasilitas umum dan sosial, bantuan CSR termasuk ambulane yang sudah diserahkan lebih dulu dan bantuan rumah ibadah, dan juga memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

Menurut Daniel, fakta tersebut tidak sesuai dengan semangat pemerintah dalam usaha menggenjot pembangunan dan bahkan sebaliknya akan menjadi preseden buruk bagi para investor atau pihak swasta yang akan berinvestasi di daerah ini.

“Kami mengimbau kepada semua pihak yang berkepentingan agar dapat segera menyelesaikan masalah ini agar ada kepastian hukum bagi para investor,” tanas Daniel. (beritapalu.net)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: