BUMD Bisa Kelola Hulu dan Hilir Migas

PALU, – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Alimuddin Paada mengatakan bahwa perusahaan daerah Sulteng, yakni PT Pembangunan Sulawesi Tengah bisa ikut mengelola hulu dan hilir pada minyak dan gas (Migas), tentunya didukung dengan penyertaan modal yang besar.

Hal itu sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, dalam referensi Undang – undang Migas peraturan dan turunannya, PT Pembangunan Sulteng dapat melakukan konsorsium dengan investor yg mempunyai dana.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengemukakan kepada wartawan usai pelantikan pelaksana tugas (Plt) Bupati Kabupaten Buol Abdullah Kaulusan di ruang Polibu kantor Gubernur, Kamis (27/10/2016).

“Konsorsium ini dapat membentuk Perusahaan baru sebagai anak perusahaan Perusda dan investor yang terlibat dalam mengelola hulu,” katanya.

Dikatakan Alimuddin, keterlibatan ini disebut participating interest (PI), namun keikutsertaan PI oleh perusahaan daerah dan patnernya masih terhalang oleh PP tentang pengelolaan hulu. Di mana keterlibatan dalam PI hanya bisa diawal kontrak dan ketika kontrak sudah jalan, peluang itu tertutup.

Oleh karena itu tuturnya, Kementerian ESDM mengajukan revisi PP tentang pengelolaan hulu.

“Seperti apa hasil revisinya, semestinya daerah penghasil Migas bisa mengawal melalui asosiasi daerah penghasil Migas (ADPM),” tutur Alimuddin.

Ditambahkannya, keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD) juga dapat mengelola hilir Migas, khususnya gas domestic market obligation (DMO) untuk listrik, city gas, pupuk dan pemanfaatan gas DMO lainnya. Sayangnya kata Alimuddin, BUMD Sulteng dan patnernya memang belum kebagian alokasi gas, sehingga peluang mengelola gas DMO masih butuh perjuangan ke ESDM dan SKK MIGAS.

Adapun peraturan yang dimaksud tambahnya, adalah 1. Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dgn badan usaha dalam penyediaan infrastruktur; 2. Perka LKPP No 19 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan badan usaha kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Kedepan lanjutnya, DPRD akan mengawal sembari menunggu hasil revisi itu, kemudian melakukan pemantauan terhadap kebijakan daerah terhadap PT Pembangunan Sulteng. Hal lain kata Alimuddin, patut diapresiasi mengenai pembenahan di tubuh perusahaan plat merah milik Sulteng itu. Tidak penting untuk kemudian mempermasalahkan untuk ditiadakan, tetapi mari saling mendukung mengenai penyertaan modal di perusahaan itu melalui konsorsium dan bekerjasama dengan pihak swasta sehingga apa yang menjadi keinginan bersama akan lebih terwujud. Tujuannya adalah, bagaiamana daerah ini bisa maju dan ekeonomi masyarakat akan lebih baik melalui peran serta perusahaan daerah.

Sementara itu, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, menepis adanya semua opini yang berkembang yang menyudutkan perusahaan daerah itu. Longki mengatakan, sebagai perusahaan milik daerah, wajib bagi daerah menyertakan modal setiap tahunnya senilai kurang lebih Rp 2 miliar, guna menyokong perusahaan dalam melakukan berbagai usaha di semua sektor. Hal itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tujuan adalah, untuk kepentingan daerah agar lebih maju, madiri dan berdaya saing.(mercusuar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: