Banyak Perusahaan Sawit Di Sulteng Berizin Bodong

PALU,- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng menilai, mekanisme perizinan perkebunan sawit di Sulawesi Tengah sangat buruk. Indikatornya antara lain banyaknya perusahaan perkebunan sawit yang tidak teridentifikasi alias berizin bodong.

Manajer Kampanye Walhi Sulteng, Tofan mengungkapkan, terjadi lonjakan signifikan jumlah pemegang izin perkebunan sawit di Sulteng selama 2016. Tahun 2015 lalu berdasarkan rekap data Dinas Perkebunan Sulteng hanya 48 perusahaan yag mencakup 693.699 hektar, dengan rincian izin lokasi seluas 250.763 ha, izin usaha perkebunan seluas 294.545 ha, dan Hak Guna Usaha seluas 148.390 hektar.

Jumlah tersebut meningkat tajam pada tahun 2016 pasca Kordinasi dan Supervisi (Korsup) Perkebunan Sawit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Palu beberapa waktu lalu yang menemukan jumlah izin perkebunan sawit di Sulawesi Tengah yang mencapai 96 izin.

Tofan membeberkan, dari 96 perusahaan yang terdapat di beberapa daerah di Sulawesi Tengah, sebanyak 56 Perusahaan sawit teridentifikasi dan 40 perusahaan lainnya tidak teridentifikasi alias izin (bodong), 16 perusahaan di ataranya tidak memiliki IUP dan 43 perusahaan tidak mengantongi HGU. “Dari keseluaruhan izin yang dimilliki perusahaan, hanya sekitar 13 perusahaan yang lengkap memiliki izin,” ungkapnya.

Disebutkan pula, perusahaan sawit itu beroprasi dengan mekanisme perizinan yang buruk, karena tidak memenuhi persyaratan dalam aturan perizinan perkebunan kelapa sawit. Bahkan menurutnya, mayoritas perusahaan perkebunan itu tidak melaksanakan kewajibannya untuk membangun kebun dengan pola kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Thn 2007 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Thn 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Dikatakan, untuk memulai operasi, perusahaan harus memerlukan Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, setelah perusahaan memperoleh IUP, perusahaan harus segera mengurus HGU Hak Guna Usaha atau hak untuk eksploitasi.

“Hanya setelah semua izin ini telah diberikan, perusahaan kemudian dapat membangun sebuah perkebunan kelapa sawit di dalam area tertentu. Temuan Walhi Sulteng, mekanisme tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit tersebut,” ungkapnya lagi.

Berdasarkan temuan sejumlah izin yang bermasalah dan juga pelanggaran sejumlah persyaratan perizinan yang terbit maka Walhi Sulteng meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melakukan tindakan hukum atas sejumlah temuan izin yang sarat dengan dugaan tindakan Korupsi dalam penerbitannya.

“Desakan juga kami sampaikan kepada penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan aktifitas secara illegal,” tandas Tofan.(beritapalu.net)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: