Mendagri Turun Tangan Atasi Bentrok Warga Donggala dan Mamuju Utara

DONGGALA, | Bentrok warga perbatasan Desa Bonemarawa Mamuju Utara dengan Desa Mbulawa Kecamatan Rio Pakava Donggala yang  berujung pada pembakaran rumah dan pondok serta perusakan handtractor, Senin (3/10/2016) membuat Mendagri harus turun tangan.

Campur tangannya mendagri itu karena bentrok itu terkait dengan tapal batas antara dua wilayah yang berbatasan dan telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu ketika Mamuju Utara masih berada dalam wilayah administrasi Sualwesi Selatan atau sebelum mekar menjadi Sulawesi Barat.

Sejumlah pejabat kedua daerah juga sudah turun langsung ke lokasi untuk meredam aksi kekerasan yang dilakukan oleh kedua kelompok warga.

Tak kurang dari Kapolres Donggala AKBP Guntur beserta Pabung Kodim 1306/Donggala Mayor CPM Muhlis, Danramil Donggala Kapten inf Syarif Rasyid, Kesbangpol Donggala, Kesbangpol Mamuju Utara, dan sejumlah pejabat pemerintahan desa setempat di Kec.Rio Pakava dusun 1 desa Mbulava Kab.donggala juga turun dan melaksanakan pertemuan di desa tersebut.

Asisten Satu Pemkab Donggala berharap pertemuan tersebut dapat menenangkan warga. Menurutnya, Kementerian Dalam negeri sudah membuat surat undangan untuk penyelesaian persoalan tapal batas tersebut.

“Saya tekankan bahwa persoalan ini sudah ditangani oleh Mentri Dalam Negeri. Saya minta kita bekerja sebagaimana biasa jangan ada tindakan anarkis lagi, kita saling menjaga keamanan. Oleh sebab itu berikanlah kepercayaan persoalaan ini kepada Pemda Sulteng dan Pemda Sulbar menyelesaikannya,” sebutnya.

Sementara itu, Asisten 1 Pemkab Mamuju Utara membenarkan jika masalah tapal batas itu sudah ditangani oleh Mendagri. “Ini terjadi karena adanya selisih paham terkait pencarian kebutuhan hidup. Saya menegaskan insha Allah ke aparat pemerintah mari kita sama sama mengamankan agar tidak terjadi pecah belah,” uajrnya.

Terkait kejadian pembakaran kemarin akan dibawa ke Polres donggala atau Polres Mamuju Utara. Ia berharap agar mendepankan musyawarah dan bermufakat untuk penyelesaian masalah.

Kapolres Donggala AKBP Guntur sendiri menyesali adanya tindakan anarkis masyarakat. “Bagi bapak-bapak aparatur desa, mohon ajak masyarakatnya untuk tidak bertindak gegabah sehingga tidak menjadi bumerang ke dirinya sendiri. Satu harapan saya mari kita menjaga keamanan bersama sama,” harap Kapolres.

Pabung Kodim 1306/Donggala juga berharap agar tidak terjadi lagi tindakan anrkis karena hanya akan merugikan kita sendiri. Menurutnya, di setiap desa ada aparat keamanan seperti Babinsa maupun Kamtibnas. Ia berharap agar aparat tersebut diajak untuk bermusyawarah secara mufakat. (beritapalu.net)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: