Program Standar Pelayanan Minimal Dikdas Donggala Dievaluasi

DONGGALA,– Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP- SPM Dikdas) yang telah dilaksanakan di Kabupaten Donggala sejak 2015 lalu, telah sampai pada tahap evaluasi, khususnya pada periode 2016 ini.

Kegiatan rapat evaluasi tim pengarah dan tim teknis program SPM Dikdas yang dilaksanakan di aula Inspektorat Kabupaten Donggala, Rabu (28/9/2016) yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Donggala, Rustam Efendi beserta sejumlah pihak terkait, telah menghasilkan sejumlah output dan outcame yang dirasakan bermanfaat bagi lingkup Disdik Donggala.

Konsultan SPM Dikdas wilayah Sulawesi Maluku, Moh. Sagaf, SE menjelaskan seputar output dan outcame yang dihasilkan,antara lain: Tercatat 1240 orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan satuan pendidikan yang diharapkan telah meningkat pengetahuannya tentang arti pentingnya pencapaian SPM bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Disamping itu, stakeholder pemerintah diharapkan sudah memahami indikator SPM sebagai instrumen penetapan skala prioritas penganggaran pendidikan.

Ada 32 sekolah yang tersebar di 16 kecamata yang mampu melakukan Evaluasi diri sekolah (EDS) serta mampu menyusun rencana Kerja sekolah dan rencana tahunan dalam periode 4 tahun secara mandiri dengan baik dan benar.

“Adanya data hasil sensus pengukuran SPM di 341 SD, 91 SMP, 21 Mi dan 27 MTs tahun 2016 yang bisa dijadikan alat diagnosis kondisi pendidikan dasar di Kabupaten Donggala, dan sebagai dasar perencanaan penganggaran pendidikan,” jelasnya.

Selain menjelaskan hasil pelaksanaan program PKP-SPM Dikdas, Moh. Sagaf juga menjelaskan tentang progres kegiatan ini sampai triwulan III dengan status per 31 Agustus 2016.

Adapun evaluasi pembangunan sektor pendidikan secara umum, dijelaskannya bahwa sektor pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat nyata, khususnya perbaikan akses pendidikan dasar dan peningkatan kualitas pelayanan.

Walaupun demikian masih terjadi disparitas yang cukup nyata terhadap pelayanan pendidikan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia.

Sehingga dalam mengatasi persoalan ini, Kementrian pendidikan dan kebudayaan dan Kementrian Agama telah banyak membantu kabupaten/kota untuk mencapai SPM Dikdas, walau demikian masih banyak kabupaten/kota yang memerlukan bantuan teknis lebih intensif.(mercusuar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: