DPRD Desak Pemda Tinjau Harga Sawit di Rio Pakava

PALU, – Ketua Fraksi NasDem, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muh Masykur, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) menindaklanjuti keluhan ribuan petani terkait harga Tandan Buah Segar (TBS) di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala. Menurutnya, harga TBS Rp.500 yang ditentukan oleh PT. Astra sangat merugikan para petani.

“Pada pertemuan kelompok Tani di Desa Rio Mukti beberapa waktu lalu, mereka (petani) mengeluhkan hal itu, PT. Astra terkesan seenak-enaknya menentukan harga TBS. Jika dirata-ratakan harga TBS berkisar antara Rp. 500-1.600/kg,” ujarnya, kepada Redaksi KabarSelebes.com, Rabu (21/9/2016).

Polisi Partai Nasdem ini menegaskan, bahwa Pemda semestinya tidak menutup mata atas kondisi yang dinilainya sangat meresahkan para petani sawit.

“Sebab, jika kondisi ini dibiarkan tanpa ada intervensi dari Pemda, maka petani tidak bakalan pernah menikmati hasil sawit. Sebaliknya, PT. Astra sebagai pihak pembeli tidak ubahnya sebagai penikmat utama,” tutur Anggota Legistalif dari Dapil Donggala-Sigi itu.

Lebih lanjut Masykur menyampaikan bahwa, bentuk intervensi Pemda yang diharapkan oleh petani adalah dalam bentuk pengawasan dan penentuan harga standar TBS. Bisa dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah (Perda), yang di dalamnya menegaskan adanya penentuan harga standar TBS.

“Jika Pemda tidak turun tangan, maka praktek monopoli seperti itu tetap langgeng. Sebab, harga TBS di Kecamatan Rio Pakava sepenuhnya dibawah kendali PT. Astra,” tuturnya.

Jika dibandingkan dengan harga TBS di daerah lain, seperti di Kalimantan dan Kabupaten Morowali selisih harganya sangat berbeda. Padahal, sawit merupakan salah satu komoditi unggulan yang juga marak dikelola oleh hampir semua warga masyarakat di Kecamatan Rio Pakava.

“Oleh karena itu, pentingkan juga dipertimbangan adanya upaya alternatif pendirian pabrik mini olahan sawit yang nanti diperuntukan oleh petani untuk memasok produksi TBS miliknya. Upaya ini juga dimaksudkan untuk memutus mata rantai monopoli pasar TBS di Kecamatan Rio Pakava dan sekitarnya,” tukasnya.

“Seperti yang kita ketahui, luas kebun sawit milik petani yang terdata saat ini sekira 40 ribu hektar. Potensi sumber daya ini tidak elok jika terus-terusan terjadi pembiaran, tanpa respon Pemda,” tambah Masykur.(KABARSELEBES)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: