Raperda CSR Bisa Menjadi Sumber PAD

Bapperda DPRD Palu Konsultasi ke Kemendagri

Palu, – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Kota Palu melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di jakarta mengkonsultasikan tentang Raperda Corporate Social Responsibility (CSR) atau Raperda Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

“CSR nantinya akan dijadikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kota Palu,” kata anggota Baperda DPRD Kota Palu Ridwan Alimuda.

Lebih lanjut, kata Ridwan, Raperda CSR bertujuan untuk menggenjot PAD Kota Palu.

“Karena banyak CSR dari perusahaan tidak terorganisir penyalurannya,sehingga apabila ada Perda-nya Pemkot bisa meningkatkan PAD,” jelasnya.

Sebelumnya kata Ridwan, Bapperda DPRD Kota Palu sudah melakukan Kunker ke beberapa daerah yaitu Balikpapan dan Makasar, untuk melihat penerapan Perda CSR di daerah-daerah tersebut.

“Perda CSR ini nantinya, bisa dipastikan akan menjadi salah satu sumber PAD untuk Kota Palu. Oleh karena itu, dari pihak Baperda akan mematangkan penyusunan Raperda ini, agar dapat berjalan maksimal di tengah masyarakat,” jelasnya, Kamis 8 Agustus 2016.

Politisi PPP ini menjelaskan, usulan Raperda CSR ini telah lama digalang oleh Bapperda.

“Ini bukan Raperda inisiatif yang muncul begitu saja, tanpa ada dasar-dasar pertimbangan apapun dari pihak Baperda. Raperda bantuan Parpol kan tidak dapat diproses, sehingga kita fokus dengan Raperda CSR ini,” ujarnya.

Didaerah lain, kata Ridwan, yang sudah menerapkan Perda CSR terbukti dapat meraup PAD yang cukup signifikan. Oleh karena itu, iapun yakin dengan adanya Perda CSR dapat membuahkan hasil yang baik untuk meningkatkan PAD Kota Palu.

Diketahui, penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) masih menyisakan banyak persoalan diantaranya soal sasaran CSR, ketepatan penggunaan dana, serta apakah perusahaan bisa melakukan penyaluran langsung?

Ir. Saprudin Hamdani Damanik dari MAI (Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia)  mengatakan bahwa program CSR merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk turut serta dalam program pemberdayaan masyarakat. CSR bukan hanya program bagi-bagi kue tetapi harus menjadi sebuah program yang berkesinambungan. Banyak program CSR disalurkan oleh BUMN bernilai milyaran rupiah, namun kurang tepat sasaran dan tidak berkelanjutan.

“Oleh karena itu, harapannya bagaimana LSM dapat mengambil peran baik dalam pengawasan maupun terlibat dalam program-program pemberdayaan masyarakat melalui CSR,” katanya dalam Workshop “Kemitraan Strategis antara Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan”, di Asean Hotel Internasional, Medan beberapa waktu lalu.(metrosulawesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: