Tambang Pasir di Buol Makin Meresahkan

Buol – Penambangan pasir semakin marak dibeberapa wilayah pesisir pantai di Kabupaten Buol, baik guna kebutuhan individu terlebih untuk kepentingan komersil. Bahkan disejumlah wilayah yang menjadi tempat aktifitas pengambilan pasir kini telah meresahkan warga setempat, menyusul kegiatan penambangan galian C ini telah mendongkrak terjadinya kerusakan lingkungan.

Maraknya, kegiatan penambangan pasir ini disinyalir operasi penambangan dilakukan secara ilegal sebab diragukan perizinannya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol di desak untuk bertindak tegas karena sudah berdampak terhadap lingkungan sekitar. Salah satunya, penambangan pasir di desa Busak I, Kecamatan Karamat. Setidaknya tiga dusun telah mengalami dampaknya.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Buol H Gusti Aliu, di temui Metrosulawesi di kantornya, Sabtu (19/12/2015) tidak menepis adanya akfititas pengambilan pasir diwilayah pesisir pantai, oleh warga baik perindividu ataupun untuk kepentingan komersil yang semakin meningkat.

Meski demikian, Gusti membantah tudingan bila Pemkab Buol tidak melakukan tindakan terhadap oknum-oknum yang melakukan penambangan pasir pantai. Seperti melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk dengan pemerintah kecamatan setempat.

Pola pencegahan dengan cara mensosialisasikan dampak akibat pengambilan pasir, kemudian menyarankan masyarakat yang menganbil pasir untuk kebutuhan individu diarea tertentu serta membatasi kubikasinya. Sehingga tidak beresiko terhadap lingkungan.

Bahkan, kata Gusti, sejak tahun 2014 pemerintah setempat telah menerbitkan surat edaran Bupati Buol, untuk tidak melakukan penambangan pasir diarea- area berbahaya. Surat edaran bupati tersebut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 27 tahun 2007, tentang pengelolaan daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Kalau di wilayah Bokat, Desa Tang, kita sudah melakukan peninjauan, pengawasan dengan pak Wakil Bupati bersama aparat yang ada disana, dan kita sudah lakukan pelarangan karena disana sudah berdampak kerusakan terumbu karang,”sambung Gusti.

Gusti menambahkan, pengambilan pasir dapat diterorir jika hanya sebatas untuk kebutuhan perindividu berbedah bila untuk kepentingan komersil tentu tidak dibenarkan karena pengambilan secara besar-besaran, akan berdampak kerusakan lingkungan.

Ironinya, pernyataan Gusti berbanding terbalik dengan fakta dilapangan. Nyatanya, aktifitas penambangan pasir masih terus berlangsung bahkan semakin marak.

“Itulah kita akan melakukan teguran melalui camat dan kepala desa untuk bisa mengambil tindakan-tindakan terhadap kegiatan yang bisa merusak lingkungan. Dulu ada camat dari Paleleh datang berkonsultasi tentang itu, inilah yang kita harapkan sehingga ada sinergi antara dinas terkait sehingga lingkungan ini tetap terjaga,”tutur Gusti.

Sedangkan, untuk persoalan tambang Kecamatan Karamat. BLH bersama Pihak Polres Buol melakukan pertemuan dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat dan melahirkan kesepakatan. Pengambilan pasir bisa dilakukan dengan ketentuan area pengambilan material diwilayah muara sungai.

“Dengan pertimbangan muara sungai itukan tertutup dengan segimentasi, kalau dia dibuka dengan demikian maka gazebo yang ada dipantai busak I itu tidak akan dihantam oleh air sungai dan disepakati dengan ketentuan dua desa melaporkan ke pihak EDSM,”terang Gusti.

Sementara itu, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Buol mengatakan, berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014, dimana kewenangan perizinan yang sebelumnya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulteng.

Intinya, Pemkab Buol pun mengaku tak lagi mempunyai kewenangan, lantaran sudah berada di tangan Pemerintah Provinsi.

“Oleh karena itu, kami bersikap hal penyampaian mereka (warga), sebatas kami tampung dan akan kami koordinasikan dengan EDSM Provinsi untuk tindakan selanjut seperti apa. Pada prinsipnya mereka keberatan dengan kegiatan pengambilan pasir dan memintah Pemda untuk menutup aktifitas itu,”terang Syamsul, Kabid Pertambangan Umum, ketika menerima puluhan warga Desa Busak I di kantor Distamben Buol, Selasa pekan kemarin.

Warga Berkali-kali Minta Penghentian Tambang

Sebelumnya, pada Selasa (15/12/2015) lalu, puluhan warga masyarakat dari Desa Busak I, Kecamatan Karamat, mendatangi kantor Bupati Buol, Distamben dan Mako Polres Buol, Selain meminta aktifitas galian C segerah di hentikan, kepada aparat keamanan warga meminta perlindungan keamanan.

“Kepada pemerintah kita meminta untuk segerah menghentikan atau menutup pengambilan pasir, masyarakat sudah resah karena dampaknya sudah sangat mengkuatirkan. Kepada polisi kami memintah jaminan pengamanan karena kita sudah sering mendapat ancaman,”kata Hamsa (43), salah seorang perwakilan warga desa Busak I.

Masih menurut warga, ironisnya, Pemkab Buol, terkesan tutup mata. Sebab, permasalahan galian C di desa mereka bukan kali pertama dikeluhkan kepada pemerintah setempat. Namun hingga kini aktifitas pengambilan pasir masih terus berlangsung.MS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: