ESDM Tunggu Juklak Pertambangan

PALU-Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kota Palu, menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) terkait pelaksanaan fungsi kontrol, pengendalian dan evaluasi aktivitas pertambangan di daerah.

“Sampai saat ini kami masih menunggu juklak yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebagai dasar dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas pertambangan oleh perusahaan,” kata Kepala Seksi Konservasi Dinas ESDM Kota Palu, Banar, Jumat pekan lalu.

Ia menyebutkan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, terjadi perubahan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, dari sebelumnya berada di tingkat kabupaten/kota, kini dialihkan menjadi wewenang pemerintah provinsi.

Bahkan, katanya, pemerintan pusat lewat edaran Kementerian ESDM Nomor 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015, dinyatakan bahwa bupati/wali kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Adanya dua regulasi pemerintah pusat tersebut, membuat daerah dilematis dalam hal pemerintahan di sektor pertambangan.
“Ini sangat dilema, dimana kami tidak dapat melakukan suatu tindakan kontrol, evaluasi, serta monitoring terhadap suatu aktivitas pertambangan,” ujarnya.

Dirinya mengaku bahwa pihaknya tidak bisa melakukan kegiatan konservasi di bidang pertambangan terkait adanya regulasi tersebut.

Karena itu pihaknya masih menunggu kejelasan dari pemerintah menyangkut kewenangan melalui juklak yang dikeluarkan oleh pemerintah lewat aturan pelaksanaan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.

Dikatakannya, jika juklak yang dikeluarkan oleh pemerintan pusat tidak berbeda jauh dari isi UU 23/2014 tersebut menyangkut kewenangan pertambangan, maka secara otomatis ESDM Kota Palu tidak perlu ada lagi.

“Sebelumnya UU tersebut dikeluarkan, fungsi ESDM daerah yakni mengelola dan memanfaatkan pertambangan berdasarkan otonomi daerah, sekarang hal itu dibatasi dengan UU 23/2014 yang kewenangannya ada di daerah tingkat satu. Olehnya, jika juklak atau aturan pelaksana UU 23/2014 tetap tidak memberikan kewenangan kepada daerah tingkat dua, maka secara otomatis ESDM di daerah tingkat dua ditiadakan,” ujarnya. ANT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: