Pemkab Buol Bekukan Izin Tambak

Buol – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, melakukan pembekuan sementara izin usaha tambak, menyusul sengketa saling klaim kepemilikan lahan antar Mustafa P Ali dengan warga terdiri 90 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau. Demikian diungkapkan kuasa hukum Pemkab Buol Suparman Marhum, dalam rilisnya yang dikirim kepada Metrosulawesi, Selasa (6/10/2015) di Buol.

Sebelumnya, kata Parman upaya mediasi kepada kedua belah pihak oleh pemerintah setempat dilakukan. Namun tidak diperoleh kesepakatan, sehingga solusi pembekuan sementara izin sebagai jalan guna menghindari semakin melebarnya persoalan yang tidak diinginkan.

“Terkait dengan adanya perselisihan kepemilikan lokasi antara masyarakat yang klaim terdiri dari 90 kepala keluarga dan ahli waris Mustafa P Ali, dalam hal ini Dra. Nuraini MP Ali, yang telah dilakukan mediasi akhirnya Pemerintah Daerah Kabupaten Buol melakukan upaya pembekuan Izin perempangan,” tulis Parman.

Selain itu, kata Parman, pembekuan tersebut bila dikaitkan dengan dasar yang dimiliki ahli waris Mustapa P Ali, pada surat izin perempangan Nomor C.1/5/369/Perda-11/BT/1976 diterbitkan oleh Kepala Dinas Perikanan Tingkat II Buol Toli-Toli terhadap Mustafa P Ali, serta Surat Izin Perempangan Nomor C.1/5/369/Perda-11/BT/1976 atas Nama Zulkifli, dikeluarkan Pada Tanggal 21 Desember 1989.

Kemudian, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 Undang-undang 31 Tahun 2004 diubah dengan undang-undang nomor 45 Tahun 2009 pasal 26 ayat I. Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.

Dianggap Melakukan Usaha Tanpa Izin

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Budi daya Ikan pada Pasal (7) tentang Surat Izin Usaha Perikanan dan persaratannya berdasarkan fakta adanya.

Penguasaan Ahli waris Mustafa P Ali berdasarkan konfirmasi secara langsung tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Sehingga dapat dikualifikasi sebagai melakukan Usaha Perikanan tanpa izin.

“Dan berdasarkan ketentuan lokasi eks empang yang tidak memiliki izin atau tidak di perpanjang peruntukannya dikembalikan kepada pemilik izin dalam hal ini pemerintah daerah,” lanjut Parman.

Dalam rilisnya juga, Parman menegaskan, kaitan pembekuan izin tersebut sudah sesuai ketentuan serta memiliki dasar hukum dan jika ada pihak keberatan baik dari masyarakat ataupun ahli waris dipersilahkan menempuh jalur hukum.(ms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: