Kontraktor Wajib Daftarkan Buruh Proyek ke BPJS Ketenagakerjaan
Suasana pelayanan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Palu. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Kontraktor Wajib Daftarkan Buruh Proyek ke BPJS Ketenagakerjaan

Donggala- Pemerintah Kabupaten Donggala mewajibkan semua pelaksana proyek jasa konstruksi di daerah itu untuk mendaftarkan proyeknya ke BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu tertera dalam Surat Edaran Bupati Donggala Nomor 560/0183/Disnakertrans/2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Bekerja Pada Jasa Konstruksi dan Sektor Informal.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala Masdin menjelaskan, surat edaran telah disebar ke seluruh SKPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Donggala, agar sebelum SKPD mengeluarkan surat permohonan pencairan ke bendahara daerah, mereka harus memastikan pelaksana proyek telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Dalam Surat Edaran disebutkan, setiap permintaan pembayaran termin awal hingga akhir pekerjaan fisik atau proyek pembangunan wajib melampirkan bukti setoran pemotongan BPJS Ketenagakerjaan dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah. Dengan begitu, buruh yang dipekerjakan mendapat kepastian perlindungan kerja,” terangnya.

Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, HM Irfan Akib, mengharapkan, agar asosiasi pengusaha jasa konstruksi seperti Gapeksi, Gapensi maupun Gapeksindo dapat segera memahami mengenai perlindungan jaminan sosial bagi buruh proyek tersebut.

“Aturan perlindungan jasa konstruksi ini sudah lama di Indonesia, hanya surat edaran yang baru dikeluarkan Bupati Donggala ini saja yang akan mempertegas, bahwa wajib bagi pelaksana proyek APBD atau APBN untuk mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Bupati Donggala, pada saat penandatangan surat edaran H Kasman Lassa juga mengatakan, buruh atau pekerja lepas dan informal memang sangat perlu mendapat perlindungan jaminan sosial, karena kondisi perekonomian mereka rata-rata masih di bawah pekerja formal pada umumnya, dan bila mereka mengalami kecelakaan, maka akan sangat mengganggu kondisi kehidupan mereka.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Donggala Najmawati mengatakan, bahwa perlindungan bagi buruh proyek hanya dua program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

“Penggantian dari resiko kecelakaan kerja bisa mencapai 48 hingga 56 kali gaji, sementara bila terjadi resiko kematian manfaat akan diterima ahli waris sebesar Rp24 juta, manfaat ini secara maksimal kami berikan ke peserta maupun kepada keluarga mereka,” ujarnya.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah ini, Najma mengakui akan sangat membantu pihaknya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

“Semua tenaga kerja,apakah karyawan swasta, pns, buruh, wiraswasta, wajib mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, namun kami akui untuk mencapai butuh dukungan semua pihak, terutama pemerintah daerah,” tukasnya.(ms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: